PEMIMPIN BUKAN AGEN DAN PEMANDU SORAK

September 18, 2018 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 17 September 2018
Oleh: Herry Tjahjono

Tahun 2019 di depan mata, sebuah tahun yang ditunggu dengan harap-harap cemas oleh bangsa ini. Pileg dan Pilpres menanti di sana. Perhelatan akbar itu kembali memberi kita kesempatan untuk menemukan pemimpin-pemimpin terbaik. Dan titik krusial pemilu jarang disadari oleh rakyat, bahwa pada momen itu rakyat hendak menitipkan kuasanya. Namun pengalaman sejak era reformasi sampai hari ini : kita semua lebih sering meleset dalam menitipkan kuasa pada dimensi kepemimpinan lembaga tertentu.

Ada dua prinsip utama kepemimpinan (leadership) dalam kaitannya dengan perhelatan akbar tahun 2019 :

ILUSTRASI: CHEER GROUP

Pertama – Leadership is not dealership. Dealership (keagenan), secara konstekstual ternyata memang berhubungan dengan leadership. Namun ini bukan cuma soal otak-atik kata leader menjadi dealer. Secara substansial memang bisa dianalisa : pemimpin yang tak mau dan tak mampu menunjukkan tipikal (dan kualitas) leadershipnya – maka ia hanya akan menjadi pemimpin dengan tipikal (dan kualitas) dealership. Berikut akan diuraikan tentang dealership terkait kepemimpinan, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, bahwa selama ini kita hanya dipimpin oleh sebagian pemimpin tipikal dealership (keagenan) yang menyedihkan.

Arti harfiah menurut kamus, dealership is an authorized seller – seseorang atau badan yang mendapatkan otorisasi untuk mendistribusikan atau menjual barang / jasa di daerah tertentu. Dan jika kita perhatikan – pengertian “dagang atau bisnis” itulah yang terjadi pada para pemimpin bangsa selama ini. Mereka menerima otorisasi kekuasaan dari rakyat pemilihnya dan mereka menjual-belikan kekuasaan itu seenaknya. Dealership para pemimpin itu mengejahwantah dalam beberapa gejala kekuasaan berikut :
1) Mereka bekerja dengan prinsip transaksional ! Semuanya dijalankan berdasarkan transaksi-transaksi tertentu yang tujuannya jelas : taking advantage, mencari keuntungan bagi diri sendiri – bukannya giving advantage sebagai prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip kerja ini bahkan memlesetkan makna hidup (meaning of life) : bahwa kehidupan, pekerjaan, mandat justru harus bisa memberikan “makna” (manfaat) bagi dirinya selaku pemimpin, padahal seharusnya merekalah yang memberikan makna pada kehidupan. Itu sebabnya para pemimpin tipe keagenan ini tak lebih dari parasit kehidupan. Berbagai kasus korupsi para pemimpin, penyelewengan kekuasaan, ketidakmampuan dalam memimpin, adalah refleksi dari para pemimpin dealership yang orientasi kepemimpinannya hanya pada kepentingan diri sendiri.

2) Pemimpin tipe keagenan tak punya keikhlasan, mereka penuh kepalsuan ! Mengadaptasi pemikiran Prof. Dr. H. Imam Suprayogo – mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang – dalam pemaparannya (Beberapa Prinsip Dasar Kepemimpinan) : bahwa pemimpin yang menjalankan peran sebagai broker (baca : dealer), hanya dipenuhi oleh kepalsuan. Dan dengan gamblang kita bisa menatap dan sekaligus merasakan, demikian banyak pemimpin berhati palsu yang hanya bisa berkoar-koar, cari muka, penuh janji tak berdasar, omong doang, pencitraan, populis, provokatif – di berbagai pemberitaan – baik media cetak, televisi maupun media sosial.

Kedua – Leader is not cheerleader. Pemimpin tipe pemandu sorak ini tidak menjalankan tugas-tugas pokok kepemimpinan, seperti memberi arah, menggerakkan, mengawasi, memotivasi demi mencapai tujuan bersama (esensial) – melainkan fokus pada menciptakan suasana ramai dan hingar-bingar bersama dalam organisasi yang dipimpinannya (sensasional).

Ada dua ciri menonjol pemimpin tipe pemandu sorak :
1) Mengadaptasi pakar kepemimpinan Harvey Schachter ; seorang pemimpin terutama harus memberikan hasil, tapi pemimpin tipe pemandu sorak lebih menjaga ego (status, jabatan) dalam prioritas kepemimpinan mereka. Pemimpin pemandu sorak akan cenderung mendukung siapapun yang bisa ikut melindungi ego (status, jabatan) mereka daripada mendukung orang-orang yang punya kontribusi terhadap hasil. Maka jangan heran dengan oknum anggota dewan, misalnya – yang suka berteriak kencang dan miring membela sekelompok orang yang dianggap bisa melindungi ego mereka secara massal. Ini bukan soal esensial, melainkan sensasional. Mereka tak peduli jika tak menghasilkan apapun selama jadi pemimpin.

2) Pemimpin tipe pemandu sorak lebih suka mengambil keputusan yang mengedepankan harmoni meski tak esensial, karena mereka cenderung menghindari konflik dan ketidaksetujuan. Mereka tidak peduli jika keputusan tak esensial itu sama sekali tidak produktif, selama harmoni bisa dijaga. Itu sebabnya keberanian pemimpin tertinggi bangsa ini untuk mengambil beberapa keputusan tak populis dan beresiko tinggi namun produktif – perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari rakyat. Di jaman ini, di negeri ini, lebih banyak pemimpin tipe pemandu sorak berkeliaran di segenap dimensi organisasi bangsa.
Menjelang tahun 2019 ini – terkait dengan konteks tulisan ini – betapa perlunya kita sebagai rakyat pemilih bekerja ekstra keras untuk menyeleksi para calon pemimpin (baik legislatif maupun eksekutif) yang setidaknya memiliki rekam jejak sebagai berikut :

Pertama, pemimpin dengan kepemimpinan berlandaskan giving principle : mereka yang bersedia memberi lebih dulu, bukan mengambil lebih dulu. Ini tak melulu berkaitan dengan materi, uang – namun juga etos kerja. Carilah pemimpin yang mendahulukan pekerjaan mereka daripada status dan imbalan, yang punya rekam jejak mau bekerja dengan ikhlas, bekerja keras meski tak diawasi, atau tak terlalu berhitung dalam bekerja.

Kedua, pemimpin yang tak punya jiwa “agen” – sehingga mereka bersedia memaknai kekuasaan yang dipercayakan sebagai amanah. Sebagai amanah, mereka akan memimpin dengan prinsip transendental. Mereka bukan memimpin “hanya” untuk kemaslahatan bangsa, rakyat dan Negara – melainkan demi memuliakan Tuhan. Dan semua kemaslahatan yang terjadi sebagai output tak lebih dari konsekuensi logis dari upaya kepemimpinannya memuliakan Tuhan. Kekuasaan, bagi mereka hanyalah sarana untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhannya – bukannya diri sendiri, kelompok atau partai. Jika mereka mau memuliakan Tuhan, akan lebih mudah mereka memuliakan rakyatnya.

Ketiga, carilah pemimpin yang siap dihujat demi kebenaran. Bukan pemimpin yang mencari harmoni dan popularitas demi melindungi kursi jabatan, status atau harta yang mereka kumpulkan. Dalam kriteria ini sudah terkandung prinsip integritas yang sangat diperlukan dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa integritas, seorang pemimpin tak akan mau mengejar kebenaran dalam memimpin. Integritas adalah satunya kata dan laku.

Perhelatan akbar itu sudah di depan mata, tentu tak mudah mendeteksi dan memilih para pemimpin sesuai uraian ini. Namun setidaknya – uraian ini diharapkan bisa memberikan bekal agar kita tidak memilih seadanya, minimalis, atau sekadar memenuhi hak konstitusional. Pada jari kita ada kewajiban konstitusional : untuk memilih dengan penuh tanggungjawab sebagai WNI yang dewasa dan mengedepankan kepentingan bangsa ini secara utuh. Mencari para pemimpin bangsa yang bukan agen dan pemandu sorak.

***

Herry Tjahjono
CEO EMJI Group

RASA MALU KEPEMIMPINAN

July 24, 2018 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 23 Juli 2018
Penulis; Herry Tjahjono
CEO EMJI Group

Kepemimpinan tak akan pernah usang untuk dibahas, sebab perannya sangat sentral dalam organisasi apapun – bahkan organisasi keluarga sekalipun. Tanpa bermaksud melakukan simplifikasi, sesungguhnya mati hidup sebuah organisasi tergantung pada pemimpin dengan kapasitas kepemimpinannya.

Kepemimpinan juga sudah sangat banyak dibahas dari berbagai aspeknya : mulai dari kompetensi, pengalaman, kinerja, budaya dan lain sebagainya.

Namun yang sering dilupakan orang adalah sebuah fakta sederhana, bahwa di antara sekian banyak faktor penting itu – menyelip sebuah faktor non-teknis yang justru menjadi salah satu faktor terpenting, yakni : rasa malu (kepemimpinan). Rasa malu ini sesungguhnya faktor dominan yang mewarnai “nasib” kepemimpinan seorang pemimpin, kinerjanya, pengembangan dirinya, sikapnya – dan pada gilirannya menentukan “nasib” organisasi dan pengikut yang dipimpinnya.

Michael Lewis (Shame: Exposed Self, 1995) dan Stephen Pattison (Shame: Theory, Therapy, Theology, 2000) secara relatif menjelaskan soal malu dalam kaitan dengan perasaan yang dialami Hawa seusai melanggar perintah Tuhan untuk tak memakan buah kuldi di Taman Eden. Buah kuldi sebagai buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Kisah itu juga akhirnya menuturkan tentang rasa malu Hawa tatkala sadar dirinya telanjang seusai melakukan perbuatan dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah kuldi. Artinya, sejak itulah Hawa (dan Adam) mulai memiliki rasa malu – yang pada gilirannya membentuk sejarah umat manusia.

Secara garis besar – terkait konteks tulisan ini – ada dua jenis rasa malu kepemimpinan. Pertama, rasa malu terhadap diri sendiri, bersifat internal. Rasa malu internal ini menentukan apalah seorang pemimpin memperlakukan kursinya, kepemimpinannya, kekuasaannya – sebagai amanah atau ambisi. Pemimpin yang memiliki rasa malu internal, dia akan memperlakukan kepemimpinan atau kekuasaannya yang dipegangnya sebagai amanah.

Maka jika dalam menjalankan kepemimpinannya ia membuat kesalahan, kegagalan, keteledoran, dan kelemahan lainnya – sikap yang diambilnya adalah seperti Hawa – menutup aurat dan tubuh telanjangnya dengan pakaian (konon, dedaunan). Secara analogis, menutup aurat dan tubuh telanjang itu adalah mengakui kesalahannya, berani memikul tanggungjawab, memperbaiki diri dan muaranya adalah membentuk sebuah kerendahan hati (personal humility). Pemimpin yang memiliki rasa malu internal dan amanah, biasanya akan terus tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan kepemimpinannya – karena punya rasa jengah pada dirinya sendiri ketika salah, lalu punya kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dirinya serta siap belajar untuk memperbaikinya. Sampai batas-batas tertentu, Presiden Jokowi termasuk model pemimpin yang memiliki rasa malu internal serta amanah.

Sedangkan pemimpin yang tak punya rasa malu internal, biasanya akan memperlakukan kepemimpinan dan kekuasaan yang dimilikinya sebagai ambisi. Pemimpin semacam ini tidak akan pernah mengakui kesalahannya, apalagi meminta maaf. Dia akan memanipulasi semua hal untuk melakukan pembenaran diri. Kita paham betapa banyak pemimpin semacam ini di negeri kita, baik wakil rakyat, gubernur atau lainnya. Baginya yang terpenting adalah memenuhi ambisi pribadinya. Dia tak punya rasa malu bahkan terhadap dirinya sendiri, dia tak pernah jengah dengan dirinya ketika melakukan berbagai kegagalan. Kalau perlu dia akan melemparkan kesalahan pada siapapun yang bisa disalahkannya, anak buah atau rakyat sekalipun.

Kedua, rasa malu terhadap orang lain, bersifat eksternal. Rasa malu eksternal ini yang akan menentukan apakah kekuasaan yang digenggamnya ditujukan untuk diri sendiri atau untuk organisasi. Jika ia punya rasa malu eksternal, maka ia akan memperlakukan kekuasaan yang dimilikinya sebagai sarana, bukan tujuan. Maka dalam prosesnya seorang pemimpin akan menggunakan kekuasaan yang digenggamnya semata-mata demi kemaslahatan dan keberhasilan organisasi (pengikut, warga, rakyat). Semua untuk organisasi atau Negara, bahkan keluarga tak boleh sedikitpun mencicipi kekuasaan yang ada dalam tangannya.

Sedangkan jika seorang pemimpin tak punya rasa malu eksternal, maka ia akan memperlakukan kekuasaan sebagai tujuan. Akibatnya dia akan menggunakan segala cara (termasuk yang paling memalukan sekalipun) untuk memenuhi kesenangan dirinya sendiri. Semua upayanya ditujukan untuk keberhasilan diri, bukan organisasi. Kalau perlu keberhasilan orang lain, pendahulunya pun dia klaim sebagai keberhasilan dirinya. Dia akan menggunakan fasilitas organisasi untuk kesenangan dirinya, termasuk keluarganya. Dia tak punya rasa malu eksternal, dia tak punya jengah untuk menutup aurat dan tubuh telanjangnya. Dan kita paham, betapa banyak pemimpin semacam ini berkeliaran setiap hari di depan mata kita.

Pedoman moral pemimpin yang tak punya rasa malu – baik internal maupun eksternal – sudah rusak. Meski dia tahu berbuat salah, melanggar, tak wajar—dan seterusnya – tetap tak peduli. Bahkan dia berani tanpa malu malah menantang balik siapa pun yang mengingatkannya atau mengkritiknya. Akibatnya, pemimpin tanpa rasa malu internal maupun eksternal akan sangat culas, oportunistik dan berbahaya dalam kepemimpinannya sehari-hari.

Muara dari tulisan ini sederhana namun sangat esensial bagi kelangsungan hidup sebuah organisasi – termasuk (organisasi) Indonesia, (organisasi) DPR, dan seterusnya termasuk (organisasi) di tingkat lebih bawah seperti Ibu Kota, kabupaten, kotamadya, kelurahan sampai keluarga di negeri ini.

Pemimpin yang memiliki rasa malu internal dan eksternal, ambang batas rasa malunya sangat rendah sehingga ia dengan sangat mudah merasa malu, jengah, sungkan jika tak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, pekerjaan, masyarakat, bangsanya. Bahkan, ketika tidak berprestasi, tak memberikan kinerja serta manfaat – mereka merasa malu.
Sebaliknya, pemimpin tanpa rasa malu internal dan eksternal – akan membabi-buta dan pantang mundur meski gagal atau berbuat sesuatu yang memalukan. Mereka tak akan mundur dengan hormat, karena memilih untuk bertahan meski tanpa kehormatan sekalipun. Hanya pemimpin dengan rasa malu internal dan eksternal yang bersedia mundur secara dewasa dan sportif jika gagal atau melakukan sesuatu yang memalukan.

Bangsa yang miskin akan pemimpin dengan rasa malu internal dan eksternal, pada akhirnya akan menjadi bangsa yang memalukan. Ada dua hal yang bisa dilakukan : 1) Peneladanan kepemimpinan bernuansakan rasa malu internal dan eksternal yang signifikan dari atas, dalam konteks negeri ini – hal itu sudah coba dilakukan oleh Presiden Jokowi meski belum sempurna, 2) Mekanisme pemilihan pemimpin yang lebih berlandaskan meritokrasi dan bukan lagi didominasi oleh nuansa politik identitas. Sebab politik identitas itu sendiri adalah sebuah proses yang tak mengenal rasa malu terhadap siapapun, maka pemimpin yang dilahirkannyapun cenderung tak punya rasa malu kepemimpinan.

FASE ORAL KEPEMIMPINAN NASIONAL

April 27, 2018 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 26 April 2018
Penulis; Herry Tjahjono
CEO EMJI Group

source: inilah.com

Dinamika gegap-gempitanya dimensi kepemimpinan nasional yang didominasi oleh saling cakar kekuasaan, korupsi serta perang kata (baik ucapan maupun tulisan) antar pemimpin yang sangat sarkastik – dan bahkan tanpa etika – sangat menarik jika dibahas dari aspek psikologi, tepatnya psikoseksual. Media sosial salah satunya, menjadi ajang perang kata yang jauh melenceng dari nilai-nilai santun dan mulia bangsa kita – baik yang tertuang dalam ajaran leluhur, Pancasila dan bahkan agama.

Konsep dari Freud sangat relevan untuk membahas fenomena ini. Merujuk dan mengadaptasi Yuanita Wardianti dan Dian Mayasari (Pengaruh Fase Oral Terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia Volume 1 Nomor 2 bulan September, 2016) – dijelaskan bahwa Freud membagi tahap perkembangan kepribadian menjadi tiga ; tahap infantil (0-5 tahun), tahap laten (5- 12 tahun), dan fase genital (12- dewasa).

Tahap infantil adalah adalah tahap yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian. Tahap ini sendiri terbagi menjadi tiga fase : fase oral, fase anal, fase falis. Dan khususnya fase oral sangat relevan untuk dibahas sesuai konteks tulisan ini. Mulut, menjadi area utama aktivitas dinamis, merupakan area kepuasan seksual yang di pilih oleh insting seksual. Makan dan minum menjadi sumber kenikmatan. Rangsangan oral diperoleh melalui aktivitas mencicipi atau menghisap.

Singkatnya, ada satu kondisi spesifik yang kurang kondusif dalam fase oral ini jika dikaitkan dengan konteks tulisan ini. Kondisi terjadinya ketidakpuasan pada fase oral yang berdampak pada masa dewasa : seseorang akan tidak pernah puas, tamak (memakan apa saja) dalam mengumpulkan harta. Juga terjadinya sebuah kondisi yang disebut oral aggression personality : gemar berdebat, menggunjingkan orang lain, sampai berkata-kata kotor dan sarkatik.

Sampai di sini tema ini semakin menarik, sebab kita akan menelaahnya secara psikologi historis-simbolis, utamanya terkait masa kepemimpinan otoriter Orde Baru – yang paling dominan berkuasa dan membentuk psikologi massa selama tiga puluh tahun lebih. Jika pemerintah Orba disimbolkan sebagai seorang ibu, maka generasi pemimpin yang relatif masih kecil selama kekuasaan Orba itu kini berusia sekitar 40 tahun ke atas.
Maka kita akan mulai melihat, betapa generasi pemimpin masa sekarang ini mengalami ketidakpuasan masa oral terhadap penguasa masa lalu : tak pernah puas (terkait kekuasaan), tamak memgumpulan harta (korupsi dalam berbagai bentuknya), juga dilanda oral aggression personality yang nyaris sempurna : gemar berdebat (lihatlah dalam beberapa acara TV tertentu, raja debat yang agresif kasar sekaligus memamerkan kebodohan), menggunjingkan orang lain sampai berkata-kata kotor dan sarkatis (baik sesama pemimpin bahkan pada pemerintah yang sah).
Kenapa tugas perkembangan fase oral secara simbolis tak bisa dilalui dengan baik oleh generasi pemimpin tersebut ? Karena secara politis, pemerintah waktu itu memang tak pernah membiarkan para anak muda calon pemimpin itu menjalani “masa oralnya” dengan baik. Masa oral secara simbolis itu adalah pemenuhan kebutuhan untuk menerima teladan kepemimpinan yang ideal, suasana demokratis yang optimal, serta praktik berbangsa bernegara yang bersih. Generasi pemimpin itu disapih (baca : tak bisa menjalani fase oralnya dengan wajar dan baik), ketika mereka justru menerima dan meneladani kepemimpinan yang otoriter, suasana kehidupan yang represif, serta praktif berbangsa bernegara dipenuhi KKN.

Kini menjadi jelas kenapa generasi pemimpin sekarang ini didominasi oleh perlaku kepemimpinan yang haus akan kekuasaan, tamak melakukan korupsi, serta sangat agresif, sarkastis ketika menyerang orang lain. Mereka adalah generasi yang gagal memenuhi tugas perkembangan simbolis fase oralnya. Sekali lagi, panorama kehidupan berbangsa kita dewasa ini hanya dipenuhi oleh berita korupsi serta agresivitas sarkastis tak beretika dalam komunikasi kepemimpinan nasional. Dan eksesnya, masyarakat di aras horisontal akhirnya meniru, mengimitasi semua perilaku kepemimpinan yang terjadi.

Itu sebabnya model kepemimpinan yang kini dikembangkan oleh Presiden Jokowi sesungguhnya representasi simbolis seorang “ibu” yang sedang menyusui anak-anak kecil / remaja – dimana dua, tiga atau empat dekade lagi mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Gaya kepemimpinannya yang cenderung ideal (melayani dan merakyat), suasana kehidupan yang demokratis serta upaya tak kenal lelah pemberantasan korupsi termasuk peneladanan hidup bersih (tidak KKN, dimulai dari keluarga presiden sendiri) akan menjadi peluang terbaik agar generasi pemimpin masa depan kita mampu menjalani tugas perkembangan simbolis fase oralnya dengan baik bahkan sempurna.

Nuansa kepemimpinan serta pemerintahan ini diharapkan menjadi antithesis dari pemerintahan Orba. Tentu saja ini bukan tugas yang ringan bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya, namun perjuangan yang tengah dilakukan di masa kini adalah demi persiapan benih-benih baik dan unggul kepemimpinan masa depan. Maka pencanangan pemerintah untuk fokus pada pembangunan SDM di tahun 2019 menemukan aksentuasinya.

Saya kira saat ini Presiden Jokowi tengah membangun sejarah, utamanya sejarah kepemimpinan masa depan dengan cara membantu dan mendampingi generasi pemimpin masa depan melewati tugas perkembangan simbolis fase oralnya dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.

***

MERINDUKAN PEMIMPIN ESENSIAL

November 25, 2017 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas 25 November 2017

Oleh: Herry Tjahjono
Corporate Culture Therapist

Secara kontekstual ada dua tipe pemimpin yang menarik untuk dikaji dalam kaitan praksis kepemimpinan sehari-hari di negeri ini : yang pertama adalah ‘pemimpin esensial’ dan kedua, ‘pemimpin sensasional’. Kedua tipe pemimpin ini berhubungan dengan orientasi kehidupan manusia secara umum. Kehidupan itu secara sederhana terdiri dari dua elemen, yakni : esensi dan sensasi, isi dan bungkus, inti dan perifer, sejati dan konsekuensi logis.

Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas atau orientasi kehidupan manusia sesungguhnya bagaimana terus berjuang untuk menjadi esensi, isi, inti atau sejati – bukan sebaliknya. Seperti halnya sungai yang selalu mengalir dari hulu ke hilir, bukan sebaliknya. Jadi tujuan hidup manusia sesungguhnya terus menerus berjuang menjadi “manusia esensi, manusia isi, manusia inti, manusia sejati”. Jika hal ini dilakukan, maka sensasi, bungkus, perifer, atau konsekuensi logis akan hadir dengan sendirinya dalam hidupnya. Demikian juga halnya dengan hakekat kepemimpinan.

Namun dalam praktek kehidupan (dan kepemimpinan modern) – khususnya di negeri kita – prinsip kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logis kehidupan. Seorang pelajar misalnya – seharusnya dia lebih dulu berjuang untuk menjadi “pelajar esensial, pelajar berisi, pelajar inti atau pelajar sejati” (bukan hanya cerdas otak, tapi juga karakter, kepribadian bahkan spiritual). Sebab jika ia sudah menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati, maka konsekuensi logis akan datang sendirinya – seperti misalnya nilai, peringkat yang baik, atau bahkan juara. Menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati otomatis menjadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Demikian pula halnya dengan hakekat sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin seyogyanya bertugas atau berorientasi menjadi pemimpin esensial (sejati) lebih dulu, bukan sebaliknya pemimpin yang berorientasi mengejar konsekuensi logisnya. Panggung kepemimpinan nasional kita sangat jauh dari prinsip menjadi ”pemimpin esensi(al), pemimpin inti atau pemimpin sejati.”

Kebanyakan pemimpin itu cenderung atau bahkan membabi-buta lebih dulu mengejar sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logisnya, yaitu : kekuasaan. Pemimpin tipe inilah yang disebut pemimpin sensasional. Berbagai sensasi kepemimpinan dibuatnya tanpa menoleh pada esensi kepemimpinannya. Sensasi kepemimpinan itu tak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau pengikutnya.

Padahal jika bercermin dari Victor Frankl, bahwasanya kekuasaan itu hanyalah konsekuensi logis dari upaya seseorang menjadi untuk ”pemimpin esensial”. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin esensial. Jika seseorang sudah mampu menjadi pemimpin esensial (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat) – maka kekuasaan beserta segenap kenikmatan hidup akan datang dengan sendirinya. Tapi yang terjadi adalah sebongkah napsu dan pertanyaan : ” Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu ?” Itu sebabnya kita berlimpah dengan pemimpin sensasional dibanding pemimpin esensial / sejati. Padahal seperti halnya pelajar esensial / sejati yang otomatis menjadi pelajar bermakna / bermanfaat, demikian juga pemimpin esensial / sejati juga otomatis menjadi pemimpin yang bermakna atau bermanfaat – baik bagi pengikutnya langsung maupun bagi rakyat.

Ada beberapa elemen kepemimpinan yang berbeda antar kedua tipe pemimpin, sehingga nantinya akan memberikan implikasi kepemimpinan yang berlainan pula. Pertama, pemimpin esensial biasanya bekerja, berinteraksi dan memimpin berlandaskan asas transformasional dengan para pengikut (rakyat). Dengan asas tranformasional, nyaris sebagian besar aksi kepemimpinannya diarahkan agar rakyat mengalami transformasi (perubahan) kehidupan yang lebih baik. Dia nyaris tak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, berani menghadapi berbagai resiko, dan kepemimpinan baginya adalah sebuah amanah – bahkan panggilan hidup.

Sedangkan pemimpin sensasional biasanya bekerja, berinteraksi dan memimpin berlandaskan asas transaksional dengan pengikut atau rakyatnya. Dan asas transaksional itu lebih dulu ditujukan untuk berbagai ”transaksi” yang menguntungkan dirinya, bukan rakyat. Jika itu terpenuhi, baru keuntungan rakyat dipikirkan. Dia cenderung mendahulukan dan menempatkan kepentingan dirinya di atas rakyatnya, menghindari resiko dengan cara melemparkan berbagai tanggungjawab ke pada pihak lain (termasuk pada pemimpin terdahulu), dan kepemimpinan baginya adalah sebuah fasilitas – bukan panggilan hidup atau amanah.

Dia cenderung berorientasi pada konsekuensi logis kepemimpinan, yaitu kekuasaan beserta segenap kemudahan dan kenikmatannya. Dan celakanya, pentas kepemimpinan nasional di negeri ini lebih banyak dimainkan oleh para pemimpin sensasional – di segenap dimensi : eksekutif, legislatif, yudikatif – yang oportunis menempatkan syahwatnya di atas kepentingan rakyat. Jangan pernah heran jika para pemimpin koruptor bergentayangan di segenap dimensi, termasuk salah satunya ketua lembaga legislatif yang menggegerkan. Agak jauh sebelumnya adalah ketua salah satu lembaga yudikatif. Banyak sekali jika mau dirinci. Mereka semua adalah para pemimpin sensasional yang lebih dulu mengejar konsekuensi logis : kekuasaan beserta segenap kenikmatannya.

Perbedaan elemen kepemimpinan di atas memberikan implikasi kepemimpinan yang berbeda pula. Melalui hubungan transformasionalnya, pemimpin esensial akan mendapatkan kesetiaan (loyalty) dari pada pengikut atau rakyat yang dipimpinnya. Dan kesetiaan akan melahirkan rasa segan kepada sang pemimpin. Sementara pemimpin sensasional dengan hubungan transaksionalnya akan menerima kepatuhan (obedience) dari pengikut atau rakyatnya. Dan kepatuhan itu lebih dilandasi oleh rasa takut.

Ada ilustrasi praktikal yang menarik terkait uraian tentang elemen kepemimpinan di atas. Pemimpin esensial yang memiliki kesetiaan dan rasa segan dari rakyat atau pengikutnya relatif tak memerlukan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Artinya, meskipun sang pemimpin tak hadir secara fisik – namun pengikut akan tetap menjalankan semua instruksi atau kebijakan kepemimpinan sang pemimpin. Bahkan pada titik ekstrim, ketika sang pemimpin telah berlalu (meninggal sekalipun) – kepemimpinannya tetap hadir, dikenang dan dijalankan oleh para pengikutnya. Kepemimpinan seorang pemimpin esensial akan berlangsung lebih panjang dibanding umur sang pemimpin sendiri. Beberapa contoh berikut adalah sebagian kecil tipe pemimpin esensial : Nelson Mandela, Soekarno atau dalam skala lebih terbatas adalah Basuki Tjahaja Purnama – mantan gubernur DKI Jakarta.

Sementara pemimpin sensasional yang mengandalkan kepatuhan serta rasa takut dari pengikutnya, relatif membutuhkan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Sebab ketika sang pemimpin tak hadir secara fisik, pengikut akan cenderung tak menjalankan instruksi atau kebijakan sang pemimpin. Tanpa sosok sang pemimpin, para pengikut tak takut lagi. Istilahnya, kucing tak ada – tikus berlarian berpesta pora. Ketika pemimpin berbalik, pengikut akan mencibirkan bibirnya di belakang punggungnya.

Kepemimpinan nasional kita lebih banyak dihuni oleh para pemimpin sensasional, dan hal itu cukup menyulitkan Presiden Jokowi yang bertipe pemimpin esensial. Namun berbagai peneladanan kepemimpinan esensial yang dipertontonkannya selama ini cukup memberikan harapan, ibarat seteguk air di tengah hamparan padang gurun kepemimpinan sensasional di negeri yang kita cintai ini.
***

MATINYA EMPATI SOSIAL

August 5, 2017 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 31 Juli 2017
Oleh: HERRY TJAHJONO

Belakangan ini mata kita dicelikkan oleh setidaknya dua kejadian bully yang dilakukan oleh anak atau remaja. Menggegerkan ? Bisa ya, bisa tidak – karena terlalu seringnya kita menyaksikan kejadian sejenis – terutama melalui

media sosial. Secara statistik mungkin tak semua terlacak dan terekspos, namun yang jelas dua kejadian yang menimpa anak dibawah umur dan anak berkebutuhan khusus itu hanyalah puncak gunung es di tengah masyarakat kita.

Tentu banyak penyebabnya, namun salah satu yang utama adalah empati (sosial) yang semakin kering – atau secara sarkastis : mati. Kata empati sendiri (empathy) ditemukan pada tahun 1909 oleh E.B. Titchener. Dan jika kita mengadaptasi Daniel Goleman (dalam karyanya Focus – The Hidden Driver of Excellence) – bisa dipelajari bahwa salah satu kompetensi (sosial) penting adalah empati.

Empati mengarahkan fokus kita, fokus ke pihak lain – yang memuluskan hubungan kita dengan orang-orang dalam kehidupan kita. Secara singkat disebutkan ada :
Empati kognitif : Aku memahamimu ! Empati emosional : Aku merasakan sakitmu ! Kepedulian empatis : Aku di sini untukmu ! Jika kita perhatikan, para pelaku bully itu adalah mereka yang hancur semua elemen empatinya – baik empati kognitif, emosional dan kepedulian empati. Nalar (cipta) mereka tak mampu memahami atau mengerti kondisi orang lain, emosi (rasa) mereka tak mampu ikut merasakan kesakitan atau penderitaan orang lain, kehendak (karsa) mereka jauh dari keinginan untuk hadir bersama orang lain di sekitarnya.

Pengamat sosial Devie Rahmawati mengatakan : “ Agresi sosial yang menyasar kepada para peserta didik berkebutuhan khusus tersebut menjadi sebuah isyarat, tidak hadirnya produk nilai-nilai moral dari institusi pendidikan. Sekolah atau kampus selama ini hanya memfokuskan diri pada upaya memproduksi pengetahuan umum tanpa disertai produksi keterampilan sosial dan membangun empati terhadap sesama,” (Detikcom, 18/7/2017).

Pengamatan yang relatif tepat, sebab empati (sosial) dibentuk oleh nilai-nilai diri. Miskinnya empati atau kosongnya nilai-nilai diri yang baik dan mulia itulah yang melahirkan para pelaku bully itu. Nilai-nilai ini yang menuntun dan mengarahkan pilihan-pilihan hidup serta perilaku atau tindakan manusia. Bahkan Stephen Covey menempatkan nilai-nilai diri sebagai salah satu konsep terpentingnya tentang manusia reaktif dan proaktif.
Pada manusia reaktif, dia sangat dibatasi oleh hukum ”stimulus – respon” yang sempit dan terbatas. Pilihan respon dan perilakunya sangat dikuasai oleh suasana hati dan lingkungan tanpa landasan nilai yang kokoh.

Sedangkan manusia proaktif tidak demikian. Di antara garis ” stimulus – respon” ada sebuah ”ruang” – yang berisikan kebebasan untuk memilih respon atau perilaku. Kebebasan memilih respon yang didasari oleh nilai-nilai diri. Disebutkan pula bahwa nilai-nilai diri ini berkembang di masa-masa awal kehidupan atau masa kanak-kanak sebagai hasil interaksi dan pengalaman kita dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita, terutama orang-tua.
Sekarang kita diingatkan kembali betapa pentingnya pendidikan dan penanaman nilai-nilai pada anak (didik). Anak belajar nilai-nilai dirinya melalui interaksi dengan lingkungannya – dari yang terdekat sampai yang terjauh :

Pertama, keluarga – bagaimana orang tua mengajarkan nilai-nilai berdasarkan prinsip kepatuhan. Kepatuhan anak bukan kepada sosok orang tua (atau siapapun yang dianggap senior dalam keluarga) – namun kepatuhan kepada nilai-nilai yang ditetapkan dalam sebuah keluarga. Nah, agar anak patuh kepada nilai, maka orang tua harus lebih dulu menjalankan nilai-nilai yang diajarkan (walk the talk). Orang tua menjadi patron, teladan yang menjalankan nilai-nilai yang membentuk empati sosial. Prinsip kepatuhan terhadap nilai ini sangat penting dan mendasar, sebab dengan patuh terhadap nilai (yang sudah terinternalisasikan dalam dirinya) – di manapun anak berada – ia akan menjalankan nilai tersebut tanpa perlu kehadiran fisikal orang tuanya.

Kedua, sekolah – bagaimana guru dan struktur sekolah mengajarkan, menciptakan dan mengkondisikan suasana egaliter, kesetaraan dan nilai moral yang lebih kompleks sebagai pembentuk empati sosial. Perilaku bully terjadi ketika si pelaku merasa sebagai subyek, dan korbannya sebagai obyek. Pelaku sebagai pihak superior dan korban sebagai pihak inferior. Obyek inferioritas ini bisa dilatari berbagai aspek : mulai dari kelemahan, kekurangan fisik-psikis sampai latar belakang sosial ekonomi dan politik (SARA salah satunya).

Devie Rahmawati juga menambahkan bahwa berdasarkan studi di Barat, Individu berkebutuhan khusus memang memiliki potensi lebih besar untuk mengalami perundungan yaitu 46 persen dibandingkan dengan individu lain yaitu hanya sebesar 10 persen. Kondisi ini yang mendorong para individu berkebutuhan khusus sering mengalami kasus perundungan, di mana studi menunjukkan 73 persen mereka akan digoda atau dijadikan objek lelucon, 53 persen diasingkan, 47 persen akan diberikan label-label tidak positif dan sepertiganya mengalami perundungan secara fisik.” Saya ingin menambahkan, anak berkebutuhan khusus – sadar atau tidak – dianggap sebagai “obyek inferior” oleh para pelaku.

Maka sekali lagi, sekolah menjadi tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai egaliter (dan nilai moral) yang membentuk empati sosial. Bagaimana peserta didik memandang temannya – apapun dan siapapun dia – sebagai “sesama” manusia ciptaan Tuhan yang harus dihormati, dihargai dan bahkan dijaga.

Ketiga, Negara – tentu termasuk semua dimensi – baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Perilaku elite politik di semua dimensi tersebut – terlebih di era digital ini – merupakan proses pendidikan nilai yang efektif bagi anak dan remaja. Selain ketiga dimensi itu, tentu “perilaku” berbagai lembaga atau organisasi masyarakat turut berperan besar dalam konteks pendidikan nilai ini.

Jika para elite, lembaga masyarakat dan tokoh tersebut (termasuk agama) mempertontonkan perilaku (dari verbal sampai fisik) yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur dan mulia terhadap kemanusiaan – maka hal itulah yang akan “dipatuhi” oleh anak. Lihatlah bagaimana antar elite, tokoh tersebut saling menyerang yang lainnya sebagai

obyek, korban yang inferior. Perilaku bully itu antar elite itu dilihat, ditonton, dibaca dengan sedemikian gamblangnya oleh nyaris semua anak di negeri ini. Maka anak akan “mematuhi” nilai-nilai buruk yang “diajarkan” elite dan tokoh itu, sekaligus mematikan empati sosial mereka.
Masalah pendidikan nilai ini menjadi tugas besar bersama yang sangat rumit. Kenapa ? Sebab antara pendidikan nilai keluarga, sekolah dan Negara harus sinkron. Jika anak dididik nilai yang mulia dan manusiawi dalam keluarga, namun dia belajar yang sebaliknya di sekolah atau dari Negara – maka anak akan mengalami konfik nilai diri yang juga kontraproduktif bagi perkembangan kepribadian dan perilakunya.
Masa depan bangsa ini sebagian besar ditentukan oleh mereka. Jika kita mendidik anak-anak itu sebagai pelaku bully – maka pada gilirannya – mereka juga akan membentuk bangsa ini sebagai “bangsa pem-bully”. Matinya empati sosial akan membahayakan kepribadian dan eksistensi bangsa ini di masa mendatang.
***

MENJADI MANUSIA SEJATI

January 17, 2017 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Oleh : Herry Tjahjono
Kompas, Selasa, 17 Januari 2017

Life-Facebook-Status-18273

Kehidupan itu secara sederhana terdiri dari dua elemen, yakni : isi dan bungkus, esensi dan sensasi, inti dan perifer, sejati dan konsekuensi logis. Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas kehidupan  manusia sesungguhnya bagaimana menjadi isi, esensi, inti atau sejati. Bukan sebaliknya. Jadi tujuan hidup manusia sesungguhnya terus menerus berjuang menjadi “manusia isi, manusia esensi, manusia inti, manusia sejati”. Jika hal ini dilakukan, maka bungkus, sensasi, perifer, atau konsekuensi logis akan  hadir dengan sendirinya dalam hidupnya.

Namun dalam kehidupan modern – khususnya di negeri kita – prinsip  kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu bungkus, sensasi, perifer atau konsekuensi logis kehidupan. Seorang pelajar misalnya – seharusnya dia lebih dulu berjuang untuk menjadi “pelajar berisi, pelajar esensial, pelajar inti atau pelajar sejati” (bukan hanya cerdas otak, tapi juga karakter, kepribadian bahkan spiritual). Sebab jika ia sudah menjadi pelajar sejati,  maka konsekuensi logis akan datang sendirinya, seperti misalnya nilai, peringkat yang baik, atau bahkan juara.  Menjadi pelajar sejati otomatis menjadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Tapi pada kenyataannya, dunia pendidikan sekarang (orang tua, sekolah, dan bahkan mungkin lingkungan serta pemerintah)  menuntut anak atau pelajar untuk lebih dulu mengejar nilai, peringkat, predikat juara – yang semuanya disebut sebagai “bungkus, sensasi, perifer, konsekuensi logis”.  Itu sebabnya di dunia pendidikan banyak terjadi penyimpangan –  demi berbagai konsekuensi logis itu – segala cara digunakan mulai dari nyontek, beli ijazah, joki, plagiat dan lainnya. Contoh lain adalah dalam dunia olahraga misalnya, atlit lebih dulu mengejar piala, hadiah dan uang, bukannya menjadi atlit sejati.

Pemutarbalikkan prinsip itu nyaris melanda segenap dimensi kehidupan di sekitar kita. Dan sesuai konteks tulisan ini, pemutarbalikkan itu mendapatkan resultante sempurna di dalam dimensi ekonomi dan politik – sehingga hal inilah yang membuat dinamika kehidupan ekonomi dan politik kita sering mengalami gonjang-ganjing.

Pertama, pemutarbalikkan prinsip kehidupan dalam dimensi ekonomi (dan bisnis). Para pengusaha relatif lebih mengejar konsekuensi logis, bungkus, sensasi dibanding lebih dulu berjuang menjadi pengusaha sejati. Dan kita paham, konsekuensi logis paling riil bagi pengusaha adalah profit. Merujuk Elkington (dalam Cannibals with Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Bussiness, 1997) yang menyinggung bahwa tanggung jawab dunia usaha sesungguhnya  mencakup ”3 P ” : profit, people, planet – dimana ketiganya mencakup  kepentingan stakeholder.

Namun dari ketiga P itu, profit  lebih mudah tergelincir ke wilayah konsekuensi logis. Profit, tentu penting dan menjadi tanggungjawab pengusaha demi kepentingan stakeholder keseluruhan. Namun secara faktual-psikologis,  keuntungan ini lebih diperlakukan sebagai konsekuensi logis yang dikejar lebih dulu. Bahkan yang sering terjadi, kedua P lainnya : people dan planet – dieksploitasi sedemikian rupa demi sebuah profit. Maka, lupakan soal menjadi pengusaha sejati. Itu sebabnya,  penyelewengan dunia usaha – baik yang terjadi di level dunia maupun level nasional – semuanya karena pemutarbalikkan ini.

Seperti halnya pelajar yang lebih dulu mengejar nilai, atau atlit mengejar hadiah – demikian pula pengusaha lebih dulu mengejar profit. Salah satu fenomena menarik adalah kaitannya dengan TA (Tax Amnesty). Program ini dilakukan karena dunia usaha Indonesia membabi-buta mengejar profit sebanyak-banyaknya, lalu mengamankannya – meski untuk itu harus menutupi pajak. Padahal kepatuhan memenuhi pajak adalah salah satu syarat menjadi  pengusaha sejati.  Maka fenomena TA di negeri kita menjadi paradoks. Di satu sisi, kita gembira dengan perkembangan TA dan berharap agar TA sukses. Namun pada saat yang sama,  hal itu juga memprihatinkan. Karena semakin sukses TA, sesungguhnya menjadi refleksi betapa langkanya pengusaha sejati di Indonesia.

Kedua, pemutarbalikkan prinsip kehidupan dalam dimensi politik. Dunia politik kita tak kalah parah, kalau tidak malah yang paling parah. Panggung politik beserta para aktornya sama sekali jauh dari prinsip menjadi ”politisi berisi, politisi esensi,  politisi inti atau politisi sejati.” Mereka lebih suka dan bahkan membabi-buta lebih dulu mengejar bungkus, sensasi, perifer atau konsekuensi logisnya, yaitu : kekuasaan.

Padahal jika bercermin dari Victor Frankl, bahwasanya kekuasaan itu hanyalah  konsekuensi logis dari upaya seseorang menjadi untuk ”pemimpin sejati”. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin atau politisi sejati. Jika seseorang sudah mampu menjadi pemimpin sejati (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat) – maka kekuasaan beserta segenap kenikmatan  hidup akan datang dengan sendirinya. Tapi yang terjadi adalah sebongkah napsu dan pertanyaan : ” Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu ?” Itu sebabnya kita berlimpah politisi pengejar kekuasaan dibanding politisi sejati atau  negarawan.

Peta politisi di negeri jadi menarik sebab prinsip tujuan menghalalkan cara  sudah dianggap ”mantra” oleh mereka. Bagi mereka yang sedang mengejar kekuasaan – cenderung melakukan segala cara untuk mendapatkannya – sebab kekuasaan diperlakukan sebagai tujuan, konsekuensi logis. Selanjutnya jika sudah berkuasa, mereka juga akan melakukan segala cara (termasuk maling dan korupsi) untuk mempertahankan, mengkompensasi dan mengeksploitasi habis-habisan  kekuasaan yang ada dalam genggamannya. Dan jika sudah tiba masa meletakkan kekuasaannya (jabatannya), mereka juga  menggunakan segala cara (termasuk menghancurkan habis lawannya) agar bisa ”merebut” kembali kekuasaan yang pernah digenggamnya. Merebut, dengan cara kembali merasakan kenikmatan kekuasaan – lewat orang, kroni, famili yang dimobilisasi untuk memegang kekuasaan.

Dominasi pola hidup konsekuensi logis – khususnya profit dan kekuasaan itu kini bersimaharajalela. Semua berpikir, bersikap dan berperilaku sebagaimana ”pengusaha dengan syahwat profitnya dan politisi dengan syahwat kekuasaannya”. Sedemikian hebatnya sehingga wilayah yang seharusnya sakral, yakni : agama – juga tak luput dari dominasi  konsekuensi logis ini. Sehingga di masa kini, sudah tak mudah menemukan para pelaku agama yang sejati. Mereka lebih banyak pelaku agama sensasi, bungkus, dan seterusnya.

Meluruskan kembali prinsip hidup agar lebih dulu mengejar isi, esensi, dan kesejatian ini menjadi tanggungjawab kita semua. Baik itu pelajar, atlit, orang tua, pemimpin, menteri, wakil rakyat, presiden, pejuang LSM, agamawan – pendeknya kita semua tanpa terkecuali. Karena ini sesungguhnya menjadi tugas kehidupan individual sekaligus spiritual kita masing-masing.

Pemutarbalikkan prinsip hidup ini akan ”menular” secara generasional, dan akan sangat membahayakan generasi masa depan. Kita tak bisa membayangkan kehancuran peradaban seperti apa yang terjadi sepuluh, dua puluh atau beberapa puluh tahun ke depan – tatkala generasi penerus mutlak  dijajah oleh pola hidup konsekuensi logis. Sebab pada waktu itu,  mereka bukan hanya amnesia  – tapi juga tak peduli  – bahwa tugas kehidupan terpenting dan luhur itu salah satunya adalah lebih dulu menjadi manusia sejati.

***

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Terapis Budaya Perusahaan

PEMIMPIN PEMALU

October 17, 2016 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Oleh : Herry Tjahjono,
Terapis Budaya Perusahaan, Jakarta.

Kompas, 17 Oktober 2016

Malu, adalah salah satu bentuk emosi manusia yang punya arti beragam. Malu bisa berhubungan dengan emosi, perasaan pada diri manusia akibat sebuah perilaku yang dilakukan sebelumnya – namun ingin ditutupinya. Penyandang rasa malu secara alamiah cenderung ingin menyembunyikan dirinya dari orang lain dan sekitarnya, sebab merasa tak nyaman jika perbuatannya diketahui orang lain (Wikipedia).

Beberapa penulis seperti Michael Lewis (Shame : Exposed Self, 1995) dan Stephen Pattison (Shame : Theory, Therapy, Theology, 2000) secara relatif menjelaskan soal malu dalam kaitannya dengan perasaan yang dialami Hawa seusai melanggar perintah Tuhan untuk tak memakan buah kuldi di taman Eden. Buah kuldi sebagai buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Kisah itu juga akhirnya menuturkan tentang rasa malu Hawa tatkala sadar dirinya telanjang seusai melakukan perbuatan dosa – yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah kuldi.
Namun sesuai konteks hidup keseharian – rasa malu, meski bersifat sebagai emosi – sesungguhnya berhubungan dengan apa yang disebut sebagai kompetensi. Singkat kata, kompetensi malu ini sesungguhnya salah satu kompetensi lunak (soft competency) yang paling diperlukan manusia – khususnya para pemimpin. Dalam kaitannya dengan kompetensi malu, sesuai konteks tulisan ini – ada tiga golongan pemimpin :
Pertama, pemimpin yang “tidak punya malu”. Pemimpin seperti ini memiliki pengetahuan tentang malu akan sesuatu hal, namun ia tak peduli – dan tetap melakukan hal yang memalukan itu. Berbeda dengan Hawa – yang menjadi sadar dan merasa malu – lalu menutupi aurat dan tubuhnya. Pemimpin yang tidak punya malu, sadar dan paham bahwa “ketelanjangan”nya itu memalukan – namun ia tak peduli dan tetap saja memamerkan auratnya.
Pedoman moral pemimpin yang tak punya malu sudah rusak. Pemimpin yang tak punya malu, meski sudah tahu berbuat salah, melanggar, tak wajar – dan seterusnya – tetap tak peduli dan biasanya malah menantang balik siapa pun yang mengingatkannya atau mengkritiknya. Pemimpin tak punya malu juga memakai “asas manfaat” dalam menjalani hidup dan pekerjaannya. Tapi bukan dirinya yang memberikan manfaat bagi orang lain, hidup dan pekerjaan, melainkan sebaliknya – hidup, pekerjaan, orang lain lah yang wajib memberikan manfaat pada dirinya (oportunistik).
Bahasa kasarnya, pemimpin tak punya malu adalah benalu kehidupan. Pemimpin yang berteriak soal hukuman mati bagi koruptor, namun pada saat yang sama dia sendiri melakukan korupsi dengan menerima suap. Atau anggota dewan yang selalu berteriak membela rakyat namun terima suap untuk kasus yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat. Juga para kepala daerah serta koruptor lainnya yang yang cengengesan melambaikan tangan di TV. Beberapa contoh itu hanya sebagian kecil dari pemimpin yang tak punya malu. Mereka tidak kompeten dari aspek rasa malu.

Kedua, pemimpin yang “tidak tahu malu”. Orang semacam ini memang tidak punya pengetahuan akan sesuatu yang mesti dibuat malu. Maka ia tidak sadar bahwa yang (telah) dilakukannya itu sesungguhnya memalukan. Namun orang atau pemimpin semacam ini pedoman moralnya belum rusak, meski tidak berfungsi dengan baik. Mereka tidak memakai asas manfaat, melainkan “asas transaksional”. Bagi mereka yang penting adalah menjalankan pekerjaannya, terlepas hasil kerjanya itu bermanfaat atau tidak pada orang lain dan kehidupan.
Kita tentu masih ingat ketika pertama kali ada sebagian anggota dewan yang tak mengerti apa arti hak angket, hak interpelasi dan bahkan ada yang tak mengerti apa tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan. Tentu untuk kapasitas anggota dewan, hal-hal semacam itu memalukan – namun mereka tak punya pengetahuan dan pemahaman bahwa hal itu memalukan. Atau sebagian menteri yang tak tahu harus berbuat apa sebagai menteri sesuai bidangnya.

Ketiga, pemimpin yang “pemalu”. Pemimpin seperti ini sungguh paham, punya pengetahuan bahwa sesuatu hal memalukan. Selain pengetahuan, sekaligus pedoman moralnya seperti Hawa – yang sadar dan merasa malu telah melanggar perintah Tuhan, lalu menutup aurat dan terus menerus memperbaiki dirinya. Pedoman moralnya baik dan berfungsi. Pemimpin ini memakai “asas altruistik” dalam menjalankan kepemimpinannya.
Mereka lawan sempurna dari manusia tak punya malu. Pemimpin pemalu ambang batas (threshold) rasa malunya sangat rendah, sehingga ia dengan sangat mudah merasa malu, jengah, sungkan – jika tak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, pekerjaan, masyarakat, bangsanya. Bahkan ketika tidak beprestasi, mereka merasa malu. Karena itu pemimpin pemalu ini disebut manusia otentik. Ia unik, merasa malu jika tak bermanfaat. Namun sebaliknya, ia “tak malu” melakukan sesuatu yang tidak umum, aneh – misalnya marah-marah dengan hebat – demi sebuah kebenaran atua manfaat bagi rakyat, orang banyak. Walikota Surabaya yang tak malu untuk meluapkan kemarahannya yang hebat, mencak-mencak, ketika memergoki bawahannya tak beres mengelola e-KTP, adalah salah satu contohnya. Demikian pula Basuki Tjahaya Purnama yang sering tak malu dengan kemarahannya yang kasar, jika berhadapan dengan ketidakberesan.

Mereka juga bukan sekadar kerja demi melaksanakan kewajiban seperti halnya golongan manusia “tidak tahu malu” – tetapi mereka bekerja untuk mencari tujuan yang lebih tinggi (higher purpose). Karena itu kebutuhan hidup mereka yang tertinggi adalah memberikan makna bagi hidup dan kehidupan di sekitarnya.

Akhirnya perlu disampaikan, jika sebuah bangsa dipenuhi oleh golongan pemimpin “tidak punya malu” – celakalah bangsa itu. Jika dipenuhi oleh golongan pemimpin “tidak tahu malu”, biasanya bangsa itu hanya akan jadi bangsa yang moderate, biasa-biasa saja. Biasanya para pemimpin golongan tak punya malu dan tak tahu malu, akan pantang mundur meski gagal atau berbuat sesuatu yang memalukan. Hanya golongan pemimpin pemalu saja yang bersedia mundur secara dewasa dan sportif jika gagal atau melakukan sesuatu yang memalukan. Dan bangsa yang dipimpin oleh pemimpin pemalu, punya potensi terbesar untuk menjadi bangsa besar.

Kompetensi malu – nampaknya layak kita perhitungkan dalam melakukan berbagai proses pemilihan pemimpin bangsa ini – baik itu pilkada sesaat lagi, fit and proper test para pejabat, para pemimpin dimensi legislatif, yudikatif, pun para pemimpin eksekutif berbagai level sampai presiden sekali pun. Sebagai sebuah kompetensi kepemimpinan, malu bisa diukur. Mulai dari pengetahuan (knowledge) tentang konsep malu dalam kaitannya dengan kepemimpinan, lalu eksekusi atau pelaksanaannya sampai menjadi ketrampilan (skill) – dan akhirnya membentuk sikap (attitude) “malu” dalam sebuah kepemimpinan.

***

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Terapis Budaya Perusahaan, Jakarta.

PEMIMPIN PEMARAH

June 27, 2016 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Oleh : Herry Tjahjono,
Kompas, 27 Juni 2016

Secara umum label kemarahan pada seorang pemimpin lebih dikonotasikan secara negatif dibanding positif. Sebagai contoh kasus adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang lebih sering dilabel sebagai pemimpin pemarah yang negatif.

Seorang konglomerat Indonesia yang hebat pernah berkata pada saya bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa marah – lewat sebuah kemarahan yang “pada tempatnya”.

Dalam praksis manajemen dan kepemimpinan, kemarahan sesungguhnya sebuah kompetensi yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Memang ada yang mengatakan, ketegasan lebih diperlukan – bukan kemarahan. Soal ini sesungguhnya lebih terkait dengan cara atau ekspresi kemarahan. Namun secara esensial, seorang pemimpin perlu memiliki “kompetensi kemarahan” yang memadai.

Terkait konteks tulisan ini, saya ingin mencuplik tulisan Profesor Sarlito Wirawan Sarwono (30 maret 2014) yang mengungkapkan tentang “kemarahan Ahok”. Apa yang salah dengan (kemarahan) Ahok ? Dia memang pemarah. Tetapi yang dimarahi adalah masyarakat yang mengancam petugas dengan golok. Yang dimarahi bahkan dipecat adalah kepala dinas yang terbukti korupsi dan mbalelo sehingga merugikan rakyat. Bahkan hasil analisisnya terhadap kemarahan Ahok bermuara pada kesimpulan tegas bahwa gubernur itu marah hanya pada dua kondisi : 1) terjadi korupsi, dan 2) terjadi ketidakadilan.

Sementara Malcolm X pernah mengatakan bahwa : “….Namun ketika mereka marah, maka mereka tengah membuat perubahan”. Dari beberapa uraian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu tugas terpenting pemimpin adalah membuat perubahan, dan perubahan itu adalah mendobrak status quo. Dan untuk konteks kepemimpinan nasional, status quo itu setidaknya ada dua hal : korupsi dan ketidakadilan.

Itu sebabnya jika muncul pemimpin yang suka marah terhadap status quo itu, para pembela status quo akan balik “marah-marah” pada pemimpin itu, meski jenis kemarahannya tentu berbeda. Jadi kompetensi kemarahan itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, baik dalam kondisi organisasi normal – dan terlebih lagi kondisi status quo esktrim seperti kita. Secara kontekstual bisa ditegaskan bahwa kepemimpinan nasional kita adalah kepemimpinan status quo. Kepemimpinan nasional kita adalah kepemimpinan yang tak memiliki “kompetensi kemarahan” memadai untuk mendobrak status quo tersebut.

Sampai di sini persoalannya menjadi gamblang, bahwa pemimpin yang baik – bahkan hebat – justru memerlukan kompetensi kemarahan yang memadai. Ada tiga aspek kompetensi kemarahan yang perlu dipahami bersama :

Pertama, spirit kemarahan ! Spirit atau landasan kemarahan harus jelas, yakni mendobrak status quo dimaksud – dari kondisinya yang paling sederhana sampai paling kompleks. Seperti telah diuraikan sebelumnya, kondisi status quo (korupsi dan ketidakadilan) bangsa kita termasuk dalam kategori kondisi yang kompleks. Artinya, kita bahkan memerlukan pemimpin dengan kompetensi kemarahan yang bagus untuk menerobos semuanya itu. Jadi landasan kemarahan kepemimpinan bukanlah kemarahan tanpa sebab, atau karena tabiat temperamental belaka.

Kedua, sifat kemarahan ! Kemarahan sebagai kompetensi juga memiliki “sifat kemarahan” – dan dalam hal ini ada dua sifat : 1) Genuine (murni, ikhlas) – pemimpin marah karena dia memang ingin melakukan kebaikan dan perbaikan, perubahan positif – bukan karena ingin menunjukkan atau pamer kekuasaan belaka. Itu sebabnya kompetensi kemarahan seorang pemimpin merupakan antitesis dari pemimpin yang hipokrit atau munafik – yang sepintas kelihatan sabar, kalem, – namun sesungguhnya dia ingin menutupi kebenaran, populis, atau sifat hipokrit lainnya.
2) Obyektif – pemimpin marah untuk tujuan yang jelas, perubahan yang lebih baik bagi organisasi, serta sebatas koridor tugas dan kewajiban. Kemarahan pemimpin bukan berlandaskan subyektivitas sang pemimpin, misalnya karena tak suka, sentimen, dan lainnya. Kemarahan yang “pada tempatnya”.

Ketiga, tujuan kemarahan ! Kompetensi kemarahan dari aspek tujuan ini sangat penting – karena kemarahan itu dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan. Dalam praksis manajemen dan kepemimpinan disebut “anger is a decisive tool” – kemarahan yang menghasilkan keputusan efektif. Kemarahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Keputusan efektif itu tentulah memecahkan persoalan, memberikan jalan keluar, dan terpenting dari semuanya – menghasilkan perubahan.

Kompetensi kemarahan seorang Ahok – sampai batas tertentu juga dimiliki dan dilakukan oleh para pemimpin potensial lainnya. Ganjar Pranowo – Gubernur Jawa Tengah juga pernah marah dengan hebat ketika menangkap basah petugas di sebuah jembatan Timbang di Batang sedang menerima uang sogokan dari seorang kernet truk. Atau Walikota perempuan perkasa dari Surabaya yang mencak-mencak karena Taman Bungkul kebanggaannya hancur lebur akibat ulah sebuah perusahaan yang bagi-bagi es krim. Hal sama juga dilakukan Walikota Bandung Ridwan Kamil karena Balai Kota Bandung dipadati massa yang memicu kemacetan hebat di mana-mana akibat ulah perusahaan yang sama membagi-bagi es krim gratis. Kemarahan Ahok, Ganjar, Risma dan Ridwan – sampai batas tertentu – bersinggungan dengan korupsi dan nuansa ketidakadilan.

Presiden Joko Widodo sendiri juga tak segan menunjukkan “kompetensi kemarahan”nya – menyangkut berbagai “status quo” bangsa dan Negara kita. Bahkan kemarahan itu bukan hanya tertuju pada jajaran pembantunya, melainkan juga pada beberapa Negara lain yang selama ini memperlakukan NKRI secara tidak adil.

Pemimpin pemarah – dalam konteks kompetensi kemarahan seperti dimaksudkan – justru diperlukan oleh kepemimpinan nasional negeri ini. Negeri yang sudah terlalu lama menikmati status quo ketidakadilan dan korupsi – sehingga kehilangan kompetensi kemarahan yang diperlukan. Bangsa ini justru tak memerlukan kemarahan-kemarahan reaktif-subyektif dari mereka (termasuk politisi pecundang) yang dilandasi dendam dan sakit hati – serta yang paling ironis : kemarahan subyektif yang ditujukan pada para “pemimpin yang sedang marah pada status quo”.

Ungkapan fenomenal George F. Will (Desember 1981) – sesudah pengumuman darurat di Polandia semakin menegaskan kebutuhan kita akan “pemimpin pemarah” :
“Amarah kita meluap justru disebabkan oleh ketiadaan amarah orang-orang. Kita memerlukan sebuah kemarahan sejati yang bisa mendorong kita untuk bertindak positif.”

Ungkapan George F. Will itu – terkait konteks tulisan ini – bermuara pada “kompetensi kemarahan” yang diperlukan oleh para pemimpin bangsa ini. Kemarahan yang bisa memprovokasi orang lain dan organisasi untuk mendobrak status quo (korupsi, ketidakadilan, atau lainnya) yang selama ini secara pasti menghancurkan bangsa kita.

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Corporate Culture Therapist

HORMATILAH ANAK PEREMPUANMU

May 16, 2016 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 16 Mei 2016

Oleh : Herry Tjahjono

 HORMATILAH ANAK PEREMPUANMU     

13244619_1059127247487097_1311906343567236945_nTragedi Yuyun masih menyisakan kemarahan publik, namun hari–hari ini kita sudah dikejutkan lagi dengan berita perkosaan dan pembunuhan Mistianah (10 tahun) yang diperkirakan terjadi pada 14 April 2016,  di Lampung Timur  – yang nyaris luput dari perhatian. Namun perlu disadari bahwa  kemarahan belaka tak akan menyelesaikan masalah. Memang secara aktual, kita sangat marah ketika membaca berita bahwa sebagian pelaku yang masih dibawah umur  itu sudah sedemikian rusak pribadinya  – ketika mereka berlagak ikut menggali kubur dan sebagainya. Kemarahan memuncak ketika tanpa rasa bersalah mereka cengengesan menghadapi penyelidikan polisi.  Demikian juga kita marah pada dua pemuda yang menculik Mistianah, lalu memperkosa dan membunuhnya.  

Khususnya kasus Yuyun, kemarahan kita bereskalasi ketika ada anggota DPR yang sekilas mengutuk para pelaku namun pesan utamanya justru “menyalahkan” korban :  kenapa berjalan sendirian di pinggir kebun yang sangat sepi dan membuka ruang bagi para pelaku untuk berbuat jahat.  Tanpa menunggu waktu lebih lama, anggota DPR itu di-bully habis-habisan di media sosial. Terlepas  masih ada anggota DPR yang baik dan punya integritas – tapi siapa yang bisa membantah bahwa legitimasi moral DPR berada di titik nadir di mata masyarakat ? Apa yang bisa diharapkan dari anggota DPR jika integritas mereka secara umum remuk-redam.

DPR – di mata rakyat – sudah tak punya legitimasi moral.  Konsep psikologi dan spiritualisme mempertanyakan :  dari pohon yang buruk mana mungkin diharapkan buah yang baik ? Legitimasi moral mereka terkait perilaku seksual juga dipertanyakan mengingat berbagai kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oknum-oknum anggota DPR sering menjadi buah bibir masyarakat. Jadi, bagaimana bisa diharapkan mereka menghasilkan sikap dan kinerja  (produk UU) yang baik terkait seksualitas ?  (Logika ini juga berlaku untuk kasus-kasus lainnya termasuk  korupsi).

Kita juga marah dengan kemungkinan hukuman yang tidak akan maksimal bagi para pelaku. Kita maunya hukuman itu maksimal – kalau perlu super maksimal – apapun bentuknya. Sebab secara psikologis, kita semua bergidik  membayangkan penderitaan mereka  (baik  Yuyun maupun Mistianah) – baik sebelum meninggal, sampai dia meninggal serta  dibuang begitu saja. Dan jangan lupa, kasus Yuyun dan Mistianah ini hanya puncak gunung es.

Secara prinsip – kalau mau jujur – kita semua agak pesimis dengan upaya-upaya yang bersifat sistemik dan struktural selama ini. Baik itu dari sisi perbaikan regulasinya, eksekusinya, dan lainnya. Namun berhenti pada kemarahan dan apalagi pesimisme – juga tak berguna. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ?  Bagi saya,  jika kita belum bisa berkontribusi  langsung untuk : menyelesaikan kasus Yuyun, menghentikan  kasus-kasus serupa di masa mendatang, memperbaiki atau bahkan merombak  DPR, menyempurnakan pranata hukum termasuk eksekusinya – maka marilah kita berkontribusi secara tidak langsung.

Jika cara-cara sistemik-struktural belum bisa efektif secara cepat, maka dalam perilaku psikologi massa : cara mobilisasi sosial (horisontal) adalah yang efektif untuk diupayakan. Yang perlu kita bangun adalah ‘budaya menghormati perempuan’. Semua wacana yang bermunculan atas kasus Yuyun (dan Mistianah) – secara tidak sadar – bermuara pada budaya yang kurang / tidak menghormati perempuan.

Pada dasarnya, perempuan masih ditempatkan sebagai ‘obyek’ secara sosial. Tajuk rencana Kompas (7 Mei 2016) menyebutkan : hasil survey menguatkan keyakinan selama ini bahwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan wujud subordinasi dan relasi tidak setara perempuan dan laki-laki. Pemerkosaan adalah bentuk kontrol laki-laki terhadap perempuan; laki-laki merasa berhak pada tubuh perempuan. Dan kekerasan bisa terjadi di mana-mana, di ruang publik atau ruang privat. Belum lagi cara pandang sebagian masyarakat yang justru menyalahkan perempuan, misalnya ungkapan soal cara berpakaian, riasan, atau perilaku perempuan yang menggoda. Sikap permisif masyarakat terhadap lunaknya hukuman bagi pelaku juga  berperan.

Prinsipnya, semua berhubungan dengan “tata nilai” (values system) dalam masyarakat. Dan pada dasarnya, membangun budaya adalah membangun serta mengelola nilai- nilai. Maka ada dua hal penting yang mendesak perlu dimobilisasikan bersama : 1) Membangun budaya keluarga (family culture). Secara praksis, budaya diartikan sebagai values in action. Budaya adalah nilai-nilai yang mewujud dalam tindakan keseharian. Maka yang perlu kita bangun lebih dulu adalah budaya keluarga – sebagai upaya mobilisasi sosial paling dekat dan cepat.  Budaya keluarga : bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai keluarga itu dalam perilaku keseharian setiap anggota keluarga.

Dan keluarga sebagai sebuah organisasi  sosial terkecil dalam masyarakat – perlu memiliki core value (nilai inti) – yang dalam konteks ini adalah nilai untuk menghormati perempuan. Ucapan Malala Yousafzai – aktivis muda pendidikan perempuan dan pemenang Nobel bidang perdamaian 2014 dari Pakistan  berikut ini akan menggetarkan kita semua : “Honor your daughters. They are honorable.” Secara esensial, ungkapan itu sesungguhnya bicara tentang nilai-nilai untuk menghormati perempuan, yang dimulai dengan penghormatan kepada anak perempuan kita. Jadikan nilai “penghormatan terhadap (anak) perempuan” sebagai salah satu nilai inti keluarga, yang terus menerus diejahwantahkan dalam berbagai perilaku serta interaksi keluarga sehari-hari.

2) Secara konseptual diyakini, pembangunan budaya organisasi (termasuk keluarga) yang paling efektif adalah melalui eksekusi kepemimpinan – terlebih lagi jika konteksnya adalah mobilisasi sosial. Lalu, siapakah pemimpinnya ? Jawabannya sederhana : setiap kepala keluarga (orang tua) merupakan pemimpin. Merekalah yang wajib membangun dan mengelola nilai inti penghormatan kepada (anak) perempuan ini –  yang pada gilirannya adalah penghormatan pada istri, ibu, saudari, sahabat perempuan, dan semua perempuan. Merekalah yang berdiri sebagai garda depan dengan menyosialisasikan, mengkampanyekan, menjalankan, dan memberikan teladan bagaimana nilai-nilai penghormatan kepada “anak perempuan” itu diejahwatahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan ini adalah soal pembangunan peradaban jangka panjang, melalui nilai-nilai kehidupan yang menghormati perempuan – siapapapun mereka. Ada dikatakan bahwa perempuan adalah tiang Negara. Bahkan Napoleon Bonaparte  mengatakan :  “ Seorang Ibu menggoyang ayunan dengan tangan kanannya dan dunia dengan tangan kirinya.”  

Negara, dunia, dan peradaban sangat membutuhkan perempuan – dan betapa jahatnya kita jika pada saat yang sama budaya kita sangat merendahkan, mengobyekkan dan menghancurkan perempuan ? Kitalah sesungguhnya penghancur peradaban masa depan itu, ketika kita permisif, pasif, dan hanya bisa reaktif – setiap kali kejahatan (seksual) terhadap perempuan terjadi. Bangunlah budaya menghormati perempuan itu sejak sekarang, dimulai dari diri dan keluarga masing-masing.

***

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Corp. Culture Therapist

PEMIMPIN BERMARTABAT

April 26, 2016 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 26 April 2016
Oleh : Herry Tjahjono 

 

“ PEMIMPIN BERMARTABAT “        

4f3b0044d8fc896a7d8307baedcb3158_downloadSejak ungkapan Amin Rais akan jalan kaki Yogyakarta – Jakarta jika ada yang bisa membuktikan pernyataannya tentang Prabowo harus dimahmilkan, yang akhirnya bisa dibuktikan namun janji jalan kaki itu sendiri tak pernah dibuktikan –  bermunculanlah nazar-nazar politik  sejenis yang juga mengalami nasib serupa. Ada yang mau gantung diri di Monas, potong salah satu organ tubuh, terjun dari Monas, dan seterusnya sampai mau potong kuping – semua dengan bunyi nazarnya masing-masing – namun tak satupun yang terpenuhi. Belum lagi penggunaan berbagai macam cara  termasuk yang memalukan sekalipun hanya untuk mengalahkan lawan politik. Tanpa perlu merinci lagi, semua fenomena itu bermuara pada yang namanya ‘patologi (kepemimpinan) politik.

Patologi kepemimpinan politik itu bersinggungan langsung dengan kemiskinan martabat pada para pelakunya – yang saat ini menjadi sebuah fenomena politik di Indonesia. Saya ingin mengutip tulisan F. Budi Hardiman (Politik yang Bermartabat) berikut :  Izinkanlah saya mengutip nasihat seseorang dari lima abad silam yang paling banyak dihujat sekaligus diikuti dalam politik : Niccolo Machiavelli. ”Membunuh sesama warga, mengkhianati kawan, curang, keji, tak peduli agama,” demikian tulisnya, ”tidak dapat disebut kegagahan. Cara-cara macam ini dapat memenangkan kekuasaan, tetapi bukan kemuliaan.”

Gloria, itulah martabat dalam politik. Politik yang bermartabat tak digerakkan semata-mata oleh nafsu pencarian kekuasaan. Martabat memancar dari tindakan otentik yang penuh kedaulatan dari seorang pemimpin berkarakter. Itulah kemuliaan yang membuat dirinya dihormati rakyatnya. Sisi gagasan tentang martabat ini jarang dicermati para pembaca yang telanjur menilai Machiavelli sebagai guru kelicikan politis.

Patut disesalkan bahwa dalam masyarakat kita tersedia banyak contoh hilangnya martabat politik di berbagai lini, entah itu di pemerintahan, DPR, entah peradilan.  Dari politik uang para kandidat selama pemilu dan pilkada sampai praktik jual beli keputusan pemimpin, seperti dalam jaringan para calo anggaran, menunjukkan kenyataan vulgar bahwa politik itu sendiri tidak lagi merupakan tindakan otentik yang berdaulat, tetapi merosot menjadi barang dagang dalam pasar kuasa.

Begitulah, dunia (kepemimpinan) politik kita kehilangan martabatnya. Secara psikologi kepemimpinan, martabat kepemimpinan (politik) itu disebabkan tidak adanya atau tidak berfungsinya nilai integritas dalam diri seorang pemimpin. Integritas adalah landasan dari martabat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas diartikan sebagai ‘mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Ada banyak definisi lain, namun yang jelas ada tiga  elemen utama integritas, yaitu : pikiran, perasaan dan tindakan yang utuh dan selaras, bahkan pada titik ektrim – sempurna. Maka sering dikatakan hidup yang berintegritas adalah hidup yang tanpa cacad atau cela. Tak ada kompromi dalam integritas. Dan dari sana, martabat seorang manusia terbentuk.

Sementara Spencer Johnson mengartikan integritas dalam kaitannya dengan kebenaran. Integrity is telling myself the truth. And honesty in telling the truth to other people. Sedangkan menurut Stephen Covey,  integritas diartikan sebagai melakukan sesuatu karena benar atau kebenaran, bukan karena tuntutan lingkungan atau karena kebiasaan. Dan sesuai dengan pengertian integritas dalam KBBI di atas serta kontekstualitas kondisi patologi kepemimpinan politik tanah air – integritas memang berhubungan erat dengan kebenaran – yang bukan hanya berlaku bagi diri sendiri tapi juga orang lain.

Jadi dalam integritas terkandung juga kejujuran. Sedangkan  keselarasan muncul pada satunya kata dan perbuatan. Sekarang menjadi jelas, kenapa sebagian besar para pemimpin politik (termasuk calon) kita miskin martabat, yang ternyata disebabkan oleh miskinnya nilai integritas dalam dirinya. Maka kebenaran – bagi mereka –  bukanlah sesuatu yang penting atau utama, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Pagi bilang ‘tempe’, sore bilang ‘tahu” – juga bukan masalah bagi mereka. Tanpa kepemimpinan yang bermartabat, jangan harapkan organisasi menjadi bermartabat.

Semua ikhtiar kepemimpinan Presiden Jokowi, termasuk konsep revolusi mentalnya – secara implisit maupun eksplisit – sesungguhnya mengarah pada pengembalian dan pembangunan martabat bangsa, baik ke dalam maupun ke luar. Salah satu isyarat adalah ungkapannya dalam sebuah kesempatan : “ Bangsa Indonesia tidak ingin menjadi macan, melainkan menaklukkan macan. Karena bangsa Indonesia tidak ingin ditakuti melainkan disegani.” Ungkapan itu bicara tentang martabat bangsa, yang tentu harus dimulai dari martabat para pemimpinnya di semua lini dan dimensi.

Kendalanya, sekali lagi – masih dominannya para pemimpin tanpa martabat yang disebabkan oleh miskinnya integritas kepemimpinan mereka. Karena itu upaya Pak Jokowi akan menjadi sangat berat, sebab kepemimpinan miskin integritas itu bukan hanya dalam jajaran kabinet dan aparatusnya – tapi juga bertebaran di berbagai dimensi lain baik legislatif maupun yudikatif. Tanpa pemimpin bermartabat, mustahil organisasi (Indonesia) bisa bermartabat. Dan tidak mungkin gerbong besar organisasi menuju bangsa bermartabat itu hanya ditarik oleh presiden seorang diri.

Maka seleksi dan rekrutmen kepemimpinan menjadi hal paling krusial saat ini, mulai dari anggota kabinet (termasuk reshuffle), pemilu dan pilkada. Syarat integritas kepemimpinan menjadi utama dan wajib. Kalau perlu berbagai mekanisme asesmen keperibadian pemimpin sampai sistem pelaksanaan seleksi kepemimpinan berbagai level  dan dimensi ditata ulang, agar faktor integritas bisa dideteksi secara dini. Ungkapan Dwight Eisenhower berikut kiranya bisa menegaskan kebutuhan itu : “Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus memiliki pengikut. Dan untuk memiliki pengikut, seseorang harus memiliki rasa percaya. Tetapi syarat terutama bagi seorang pemimpin adalah integritas”.

Bagi para pemimpin, baik yang sedang berkuasa, calon pemimpin maupun yang mantan – perlu disadari : buah dari kepemimpinan anda bukan hanya diukur dari output kepemimpinan selama anda berkuasa, melainkan juga ketika anda sudah lengser. Pada saat itu, ukuran satu-satunya adalah : apakah anda dikenang dan diingat sebagai pemimpin bermartabat atau sebaliknya. Sebagai ilustrasi, seandainya ditanya mana  yang  lebih bermartabat antara : Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur  atau bapak-bapak bangsa lainnya dengan para pemimpin masa sekarang yang mengingkari nazar politik atau mereka yang menggunakan berbagai cara memalukan demi kekuasaan seperti diuraikan pada awal tulisan ini – masyarakat akan dengan mudah menjawabnya.

Sebagi rakyat saya mau sampaikan – ketika anda menjadi pemimpin – perlu dipahami  : “ berkuasa itu pasti, bermartabat itu pilihan. “

ht

Herry Tjahjono
Corp. Culture Therapist

Next Page »