Ah Ahok…

May 16, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Kalau seseorang dasarnya jelek, tak usah kau jelek-jelekkan – dia akan jelek sendiri.
Sedangkan kalau seseorang memang bagus, kau jelek-jelekkan sejelek apapun – dia tetap bagus.

Ah Ahok…

Hok..Ahok

January 18, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Ada beberapa kemungkinan. Si ibu ini salah pakai kaos, atau saking lugunya – karena ada paslon yang sukanya bagi-bagi kaos – ya dia merasa sayang kalau nggga dipakai. Jadi ngga ada maksud mau menyindir Ahok atau mempermalukan Ahok.

Kemungkinan lain, kapasitas Ahok sebagai pemimpin yang memayungi segenap warganya. Jadi meski ada warganya yang bukan pendukungnya, baginya dia tetap warga yang harus disalaminya. Nampaknya, kemungkinan terakhir ini yang lebih pas. Kapasitas dan kaliber kepemimpinan Ahok memang sudah di level “memayungi”.

Ahok di mana-man

January 18, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Kalian bisa menghadang Ahok di mana-mana, tapi tak akan mampu menghentikan spiritnya yang ke mana-mana.

MENJADI MANUSIA SEJATI

January 17, 2017 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Oleh : Herry Tjahjono
Kompas, Selasa, 17 Januari 2017

Life-Facebook-Status-18273

Kehidupan itu secara sederhana terdiri dari dua elemen, yakni : isi dan bungkus, esensi dan sensasi, inti dan perifer, sejati dan konsekuensi logis. Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas kehidupan  manusia sesungguhnya bagaimana menjadi isi, esensi, inti atau sejati. Bukan sebaliknya. Jadi tujuan hidup manusia sesungguhnya terus menerus berjuang menjadi “manusia isi, manusia esensi, manusia inti, manusia sejati”. Jika hal ini dilakukan, maka bungkus, sensasi, perifer, atau konsekuensi logis akan  hadir dengan sendirinya dalam hidupnya.

Namun dalam kehidupan modern – khususnya di negeri kita – prinsip  kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu bungkus, sensasi, perifer atau konsekuensi logis kehidupan. Seorang pelajar misalnya – seharusnya dia lebih dulu berjuang untuk menjadi “pelajar berisi, pelajar esensial, pelajar inti atau pelajar sejati” (bukan hanya cerdas otak, tapi juga karakter, kepribadian bahkan spiritual). Sebab jika ia sudah menjadi pelajar sejati,  maka konsekuensi logis akan datang sendirinya, seperti misalnya nilai, peringkat yang baik, atau bahkan juara.  Menjadi pelajar sejati otomatis menjadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Tapi pada kenyataannya, dunia pendidikan sekarang (orang tua, sekolah, dan bahkan mungkin lingkungan serta pemerintah)  menuntut anak atau pelajar untuk lebih dulu mengejar nilai, peringkat, predikat juara – yang semuanya disebut sebagai “bungkus, sensasi, perifer, konsekuensi logis”.  Itu sebabnya di dunia pendidikan banyak terjadi penyimpangan –  demi berbagai konsekuensi logis itu – segala cara digunakan mulai dari nyontek, beli ijazah, joki, plagiat dan lainnya. Contoh lain adalah dalam dunia olahraga misalnya, atlit lebih dulu mengejar piala, hadiah dan uang, bukannya menjadi atlit sejati.

Pemutarbalikkan prinsip itu nyaris melanda segenap dimensi kehidupan di sekitar kita. Dan sesuai konteks tulisan ini, pemutarbalikkan itu mendapatkan resultante sempurna di dalam dimensi ekonomi dan politik – sehingga hal inilah yang membuat dinamika kehidupan ekonomi dan politik kita sering mengalami gonjang-ganjing.

Pertama, pemutarbalikkan prinsip kehidupan dalam dimensi ekonomi (dan bisnis). Para pengusaha relatif lebih mengejar konsekuensi logis, bungkus, sensasi dibanding lebih dulu berjuang menjadi pengusaha sejati. Dan kita paham, konsekuensi logis paling riil bagi pengusaha adalah profit. Merujuk Elkington (dalam Cannibals with Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Bussiness, 1997) yang menyinggung bahwa tanggung jawab dunia usaha sesungguhnya  mencakup ”3 P ” : profit, people, planet – dimana ketiganya mencakup  kepentingan stakeholder.

Namun dari ketiga P itu, profit  lebih mudah tergelincir ke wilayah konsekuensi logis. Profit, tentu penting dan menjadi tanggungjawab pengusaha demi kepentingan stakeholder keseluruhan. Namun secara faktual-psikologis,  keuntungan ini lebih diperlakukan sebagai konsekuensi logis yang dikejar lebih dulu. Bahkan yang sering terjadi, kedua P lainnya : people dan planet – dieksploitasi sedemikian rupa demi sebuah profit. Maka, lupakan soal menjadi pengusaha sejati. Itu sebabnya,  penyelewengan dunia usaha – baik yang terjadi di level dunia maupun level nasional – semuanya karena pemutarbalikkan ini.

Seperti halnya pelajar yang lebih dulu mengejar nilai, atau atlit mengejar hadiah – demikian pula pengusaha lebih dulu mengejar profit. Salah satu fenomena menarik adalah kaitannya dengan TA (Tax Amnesty). Program ini dilakukan karena dunia usaha Indonesia membabi-buta mengejar profit sebanyak-banyaknya, lalu mengamankannya – meski untuk itu harus menutupi pajak. Padahal kepatuhan memenuhi pajak adalah salah satu syarat menjadi  pengusaha sejati.  Maka fenomena TA di negeri kita menjadi paradoks. Di satu sisi, kita gembira dengan perkembangan TA dan berharap agar TA sukses. Namun pada saat yang sama,  hal itu juga memprihatinkan. Karena semakin sukses TA, sesungguhnya menjadi refleksi betapa langkanya pengusaha sejati di Indonesia.

Kedua, pemutarbalikkan prinsip kehidupan dalam dimensi politik. Dunia politik kita tak kalah parah, kalau tidak malah yang paling parah. Panggung politik beserta para aktornya sama sekali jauh dari prinsip menjadi ”politisi berisi, politisi esensi,  politisi inti atau politisi sejati.” Mereka lebih suka dan bahkan membabi-buta lebih dulu mengejar bungkus, sensasi, perifer atau konsekuensi logisnya, yaitu : kekuasaan.

Padahal jika bercermin dari Victor Frankl, bahwasanya kekuasaan itu hanyalah  konsekuensi logis dari upaya seseorang menjadi untuk ”pemimpin sejati”. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin atau politisi sejati. Jika seseorang sudah mampu menjadi pemimpin sejati (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat) – maka kekuasaan beserta segenap kenikmatan  hidup akan datang dengan sendirinya. Tapi yang terjadi adalah sebongkah napsu dan pertanyaan : ” Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu ?” Itu sebabnya kita berlimpah politisi pengejar kekuasaan dibanding politisi sejati atau  negarawan.

Peta politisi di negeri jadi menarik sebab prinsip tujuan menghalalkan cara  sudah dianggap ”mantra” oleh mereka. Bagi mereka yang sedang mengejar kekuasaan – cenderung melakukan segala cara untuk mendapatkannya – sebab kekuasaan diperlakukan sebagai tujuan, konsekuensi logis. Selanjutnya jika sudah berkuasa, mereka juga akan melakukan segala cara (termasuk maling dan korupsi) untuk mempertahankan, mengkompensasi dan mengeksploitasi habis-habisan  kekuasaan yang ada dalam genggamannya. Dan jika sudah tiba masa meletakkan kekuasaannya (jabatannya), mereka juga  menggunakan segala cara (termasuk menghancurkan habis lawannya) agar bisa ”merebut” kembali kekuasaan yang pernah digenggamnya. Merebut, dengan cara kembali merasakan kenikmatan kekuasaan – lewat orang, kroni, famili yang dimobilisasi untuk memegang kekuasaan.

Dominasi pola hidup konsekuensi logis – khususnya profit dan kekuasaan itu kini bersimaharajalela. Semua berpikir, bersikap dan berperilaku sebagaimana ”pengusaha dengan syahwat profitnya dan politisi dengan syahwat kekuasaannya”. Sedemikian hebatnya sehingga wilayah yang seharusnya sakral, yakni : agama – juga tak luput dari dominasi  konsekuensi logis ini. Sehingga di masa kini, sudah tak mudah menemukan para pelaku agama yang sejati. Mereka lebih banyak pelaku agama sensasi, bungkus, dan seterusnya.

Meluruskan kembali prinsip hidup agar lebih dulu mengejar isi, esensi, dan kesejatian ini menjadi tanggungjawab kita semua. Baik itu pelajar, atlit, orang tua, pemimpin, menteri, wakil rakyat, presiden, pejuang LSM, agamawan – pendeknya kita semua tanpa terkecuali. Karena ini sesungguhnya menjadi tugas kehidupan individual sekaligus spiritual kita masing-masing.

Pemutarbalikkan prinsip hidup ini akan ”menular” secara generasional, dan akan sangat membahayakan generasi masa depan. Kita tak bisa membayangkan kehancuran peradaban seperti apa yang terjadi sepuluh, dua puluh atau beberapa puluh tahun ke depan – tatkala generasi penerus mutlak  dijajah oleh pola hidup konsekuensi logis. Sebab pada waktu itu,  mereka bukan hanya amnesia  – tapi juga tak peduli  – bahwa tugas kehidupan terpenting dan luhur itu salah satunya adalah lebih dulu menjadi manusia sejati.

***

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Terapis Budaya Perusahaan

Menyidang Ahok dan Menimbang Amok

December 16, 2016 by  
Filed under GADO-GADO HARITRANG

135529420161213-014921-2406-indonesia-politics-religion-780x390Oleh: Denny Indrayana
Kasus Ahok dan problematika hukum di sekitarnya tetap menjadi isu yang menarik untuk dikaji dan ditulis. Karena itulah, catatan Kamisan saya kembali mengulas soal Ahok, dan persoalan hukum di sekitarnya.

Namun, menulis soal Ahok—utamanya akhir-akhir ini—bukanlah persoalan mudah.

Sekeras apa pun kita berusaha untuk menulis secara obyektif, berdasarkan ilmu hukum yang saya pelajari, tetap saja hasil tulisan itu akan dilihat secara subyektif berdasarkan sudut pandang masing-masing pendukung ataupun penentang Ahok.

Mau tidak mau, situasi kompetisi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tetap menyeruak dalam alam pikir para pembaca, sehingga memaknai narasi yang saya tuliskan dalam suasana hatinya masing-masing.

Bagi saya, hal demikian wajar dan tidak bisa dihindari. Jadi, saya pasrahkan saja kepada sidang pembaca untuk menilai dan menyikapi catatan ini.

Hal yang pasti dari sisi saya, catatan Kamisan ini tetap saya tuliskan seobyektif mungkin tanpa pretensi untuk mendukung atau menjadi alat kampanye pihak mana pun.

Namun, bukan berarti tulisan ini tidak punya nilai keberpihakan. Bersikap obyektif bukan berarti tidak memihak.

Bersikap obyektif berarti menyampaikan pemikiran berdasarkan keilmuan, profesional, rasional, bukan berdasarkan keberpihakan emosional apalagi partisan—terlebih karena bayaran.

Namun, jika sikap obyektif itu menguntungkan posisi salah satu pihak, bukan berarti itu sikap partisan yang diharamkan.

Menurut saya, justru itu adalah keberpihakan profesional yang wajib dihalalkan.

Dengan pengantar demikian, izinkan saya mengklarifikasi dua hal. Pertama, menegaskan kepada pendukung atau pun penentang Ahok bahwa tulisan ini adalah sumbangsih pemikiran saya atas persoalan hukum di sekitar kasus Ahok.

Hal yang pasti, saya pribadi bukanlah pendukung Ahok, khususnya dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Kebetulan pula saya sedang di Melbourne, Australia, sehingga tidak ikut memilih gubernur Jakarta pada Februari yang akan datang.

Kenapa saya perlu menegaskan posisi itu? Karena menurut saya, banyak faktor yang berkelindan dalam kasus penodaan agama Ahok, termasuk salah satunya adalah kompetisi pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dengan menegaskan bahwa saya bukan pendukung Ahok dalam kompetisi tersebut, saya berharap agar pandangan saya dalam catatan ini bisa dibaca dengan kacamata lebih obyektif—meskipun saya paham, hal demikian tidaklah mudah.

Dari beberapa kali berkomunikasi dengan pendukung dan penentang Ahok, masing-masing sudah punya penyikapan sendiri dan sulit menerima pandangan yang berbeda.

Padahal, perbedaan adalah keniscayaan dan bagaimana menemukan persamaan adalah kunci solusi untuk menyelesaikan pertikaian.

Klarifikasi kedua, adalah soal judul catatan Kamisan kali ini, “Menyidang Ahok dan Menimbang Amok”. Saya memilih judul itu dengan berbagai pertimbangan.

Di samping enak dibaca, judul itu sebenarnya ingin menunjukkan inti dilema hukum dalam tulisan ini, yaitu pertarungan antara prinsip independensi peradilan di satu sisi, dengan urgensi intervensi pada sisi yang lain.

Posisi dilematis demikian hadir dalam banyak kasus dan dalam kasus Ahok kadar dilematisnya menjadi jauh lebih besar.

Selanjutnya, kata “Ahok” dan “Amok” juga menyimpan makna lebih dalam. Pada batas tertentu, kata “Ahok” menjadi ciri khas Indonesia, karena dia adalah alias dari nama Indonesia Basuki Tjahaja Purnama.

Saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa, berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijaksanaan yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing, dianjurkan mengganti namanya dengan nama Indonesia.

Meskipun hanya merupakan anjuran, aturan hukum itu dirasakan menjadi wajib. Saya berpandangan, sikap diskriminatif demikian ada baiknya kita hentikan.

Setiap orang harus diberikan kebebasan untuk memilih nama sesuai adat dan kebiasaan, agama atau pun asal-usul keluarganya. Mari kita hentikan kebijakan rasis dalam bentuk apa pun.

Kata “Amok”, adalah kata khas dari bahasa Indonesia yang diadopsi ke dalam Bahasa Inggris, untuk menggambarkan aksi kumpulan masa yang destruktif.

Perlu saya tegaskan—agar tidak disalahpahami—kata “Amok” ini dijadikan judul sama sekali bukan untuk menggambarkan “Aksi Bela Islam”, khususnya pada 2 Desember, yang sangat damai, tetapi sekali lagi untuk menggambarkan dilema penegakan hukum yang tidak jarang muncul antara independensi peradilan dengan urgensi intervensi—antara Ahok yang sidangnya harus independen, dengan urgensi intervensi tentu tanpa menghadirkan Amok.

Adalah suatu prinsip hukum dasar bahwa setiap proses peradilan harus independen. Tanpa independensi, penegakan hukum tidak akan pernah hidup.

Independensi peradilan (independence of judiciary) adalah prinsip hukum dasar yang diterima secara universal sebagai syarat utama proses hukum berujung putusan yang adil.

Di tanah air, prinsip itu ditegaskan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pilihan kata “merdeka” menunjukkan bagaimana pentingnya makna independensi peradilan itu.

Itulah sekali-sekalinya, satu-satunya, kata “merdeka” muncul dalam konstitusi kita, untuk menegaskan arti pentingnya pengaturan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.

Saking pentingnya prinsip independensi itu, maka setiap proses hukum harus dipastikan steril dari berbagai bentuk intervensi.

Yang saya maksud proses hukum adalah seluruh proses penegakan hukum dari hulu hingga ke hilir, sehingga dalam konteks kasus pidana, tidak hanya proses di persidangan, tetapi juga penyelidikan dan penyidikan.

Karena itu, saya berpandangan proses di kepolisian dan kejaksaan, atau KPK dalam kasus korupsi, adalah juga bagian dari proses penegakan hukum yang harus dijaga kemerdekaannya dari berbagai bentuk intervensi.

Dalam kasus Ahok, meskipun sudah lewat, tetap muncul pertanyaan kritis, apakah penetapannya menjadi tersangka oleh kepolisian adalah proses penegakan hukum yang independen tanpa intervensi?

Persoalannya, apakah prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tanpa intervensi itu adalah harga mati? Apakah tidak ada ruang sama sekali untuk melakukan campur tangan bagi proses penegakan hukum?

Pada teorinya, setiap prinsip hukum selalu mempunyai pengecualian. Pengecualian bagi suatu prinsip hukum bukanlah pelemahan.

Justru adanya pengecualiaan akan menguatkan keberadaan prinsip hukum. Suatu prinsip hukum tidak akan ada tanpa adanya pengecualian atas prinsip hukum itu sendiri.

Persoalannya adalah bagaimana memastikan agar pengecualian itu menguatkan prinsip hukum dan bukan justru melemahkannya.

Prinsipnya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, dalam bentuk apa pun, pada waktu kapan pun.

Namun, terhadap prinsip itu selalu ada pengecualian. Saya berpandangan tingginya derajat independensi peradilan harus disesuaikan dengan prinsip akuntabilitas.

Makin bersih suatu proses peradilan, maka derajat independensinya harus ditinggikan dan sebaliknya.

Atau, makin dapat dipercaya suatu proses peradilan maka, intervensi harus makin diharamkan, dan sebaliknya.

Dalam konteks itulah, ketika terjadi konflik Cicak versus Buaya terkait penanganan kasus korupsi oleh KPK atas oknum petinggi polisi, saya termasuk memberikan masukan agar Presiden ikut membantu melindungi kelembagaan KPK dari serangan balik para koruptor.

Bagi saya, bentuk campur tangan Presiden yang demikian justru wajib dihalalkan dan tidak dapat dianggap sebagai intervensi atas proses hukum yang harus diharamkan.

Hubungan antara independensi dan akuntabilitas adalah ibarat dua sisi dari satu keping uang logam, tidak terpisahkan.

Pada setiap independensi peradilan karenanya melekat sistem pengawasan untuk menjaga agar akuntabilitas proses yang dihasilkan dapat terjaga kualitas keadilannya.

Prinsip independensi tidak boleh menjadi tameng dan benteng perlindungan bagi perilaku peradilan yang koruptif.

Karena itu, konstitusi Amerika Serikat, misalnya, menegaskan independensi hakim agungnya dengan jabatan seumur hidup.

Namun, kadar independensi demikian tetap dapat didobrak dengan pemberhentian, jika sang hakim agung melanggar batas demarkasi good behavior.

Dalam konteks ini, menjadi menarik untuk mencermati uji materi UU Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang berjalan, yang jika dikabulkan dapat menyebabkan hakim konstitusi bisa menjabat seumur hidup.

Pertanyaannya, apakah hakim konstitusi dapat memutus soal batas umur masa jabatannya sendiri?

Lalu, apakah Integritas hakim konstitusi kita sudah layak untuk mendapatkan apresiasi jabatan seumur hidup?

Kembali ke soal Ahok dan kasus dugaan penodaan agamanya. Saya tidak akan masuk ke ranah pidananya, soal apakah betul Ahok melakukan penodaan agama atau tidak.

Biarlah itu menjadi kompetensi para ahli pidana dan akhirnya majelis hakim yang memutuskannya.

Sebagai orang yang lebih banyak belajar soal hukum tata negara, saya tidak ingin berpendapat pada bidang yang tidak saya kuasai.

Karenanya, izinkan saya hanya berfokus pada bagaimana cara kita mengawal agar kasus Ahok tetap dalam koridor penegakan hukum yang independen, tanpa menghadirkan intervensi yang justru merusak proses keadilan itu sendiri?

Ada pandangan bahwa kasus Ahok saat ini dipengaruhi oleh aksi massa (mobocracy).

Pandangan demikian didasarkan adanya demonstrasi yang memaksa agar Ahok ditetapkan menjadi tersangka, ditahan, bahkan harus divonis bersalah sehingga wajib masuk penjara.

Sebagai orang hukum, saya memang merasakan tekanan itu dan khawatir akan terjajahnya proses hukum dan tidak merdekanya lagi proses di kepolisian, kejaksaan, dan bahkan keputusan hakim kelak setelah persidangan.

Namun, di sisi lain, saya juga memahami bahwa ada kekhawatiran tanpa proses pengawalan yang ketat—termasuk desakan massa yang kuat—maka Ahok seakan-akan mendapatkan perlindungan dari kekuatan politik, yang menyebabkan dirinya imun dari proses hukum pidana.

Kedua belah pihak yang pro maupun kontra Ahok menurut saya harus bisa menahan diri untuk tidak melewati batas demarkasi, dari pengawasan dan pengawalan yang diperlukan, menuju intervensi yang merusak.

Proses hukum Ahok saat ini sudah masuk ke tahap persidangan. Kita semua harus memastikan agar majelis hakim yang memeriksa kasus Ahok dapat bekerja secara profesional, berdasarkan bukti, dan tidak memutuskan berdasarkan persoalan lain di luar ranah hukum pidana.

Mari kita semua menjadi penonton dan pengawal persidangan yang baik, yaitu tertib dan sopan dalam mengikuti persidangan, meskipun tetap dapat bersikap kritis.

Ingat, dalam mengikuti persidangan juga ada batasan. Jangan sampai melakukan contempt of court, yang dapat dijerat dengan sanksi pidana. Salah satu sikap kita sebagai pengawal yang baik adalah menerima apa pun nanti putusan hakim dalam kasus Ahok ini.

Tidak boleh ada tekanan apa pun yang mewajibkan Ahok harus bebas ataupun Ahok harus dihukum. Revolusi tidak perlu diancamkan jikalau Ahok bebas, demikian pula sebaliknya.

Kalau ada pihak yang tidak puas, kita serahkan pada proses hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Jika ada sikap jaksa penuntut umum, advokat, hakim yang kita anggap tidak sesuai etika, kita laporkan ke Komisi Kejaksaan, organisasi advokat dan Komisi Yudisial.

Mari kita semua tetap mengikuti dengan kritis jalannya persidangan, sambil tetap menghormati kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Pada tahap persidangan semacam ini, sebaiknya pengerahan massa sebagai bentuk tekanan kepada jalannya persidangan, ada baiknya dihindari.

Bagaimanapun, kita harus memberi ruang pikir yang cukup kepada majelis hakim agar dapat memutuskan berdasarkan bukti hukum, logika pikir dan rasa hati yang berkeadilan.

Tekanan massa yang mewajibkan penghukuman atau sebaliknya, tidak akan membantu hadirnya proses hukum yang berkeadilan itu.

Mari kita pastikan persidangan Ahok berujung pada keadilan dan tidak menimbang Amok yang berujung pada kerusakan.

Keep on fighting for the better Indonesia

SOURCE: http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/15/15124481/menyidang.ahok.dan.menimbang.amok

Ahok wajib berterima kasih

December 15, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Ahok wajib berterima kasih kepada semua lawan politiknya. Mereka sediakan panggung gratis baginya untuk menguras air mata rakyat sekaligus memenangkan hati mereka.

Setidaknya ia telah memenangkan hakekat pertarungannya, memenangkan hati – dan itu sebabnya gerimis air mata membasahi bumi di bulan Desember ini.

MENJELANG SIDANG AHOK

December 15, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

 

Ahok itu katanya kebetulan saja menjadi gubernur, dengan cara meneruskan tugas Jokowi yang naik jadi presiden. Waktu itu orang mengatakan itu berkat, blessing bagi Ahok. Tapi sekarang, ketika dia dinistakan begitu rupa oleh bangsanya sendiri – tak sedikit orang mengatakan itu derita bagi Ahok.

Jadi bagi Ahok, berkat atau derita ? Bukan pertanyaan ini yang harus dijawab, sebab ada pesan lebih penting : bahwa Ahok menggantikan Jokowi menjadi gubernur bukanlah sebuah kebetulan. Bahkan ketika kini harus dijadikan tersangka penistaan agama – juga bukan sebuah kebetulan.

Sebab cara berpikir holistik akan mengatakan bahwa ada grand design dalam hidup Ahok, bahkan seandainya dia harus bersalah dalam kasus tersebut. Dia harus menjalani penderitaan itu agar menjadi ‘martir’. Martir bagi bersemainya bunga-bunga toleransi. Martir bagi terbukanya pintu sempit berkarat persamaan hak bagi siapapun warga bangsa Indonesia. Martir bagi tegaknya tiang kebhinekaan di Indonesia. Bahkan martir bagi bersinarnya kebenaran kehidupan serta keadilan hakiki.

Cara pikir seperti ini, atau malah mirip sebuah keyakinan – membuat apapun yang terjadi ke depan – tak lagi menakutkan. Bahkan ada gairah, agar momen-momen kemartiran itu segera tiba.

AHOK DISAYANG ATAU DIBENCI TUHAN ?

December 15, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Saya berdebat – atau diskusi (?) – dengan seseorang. Dia bilang Ahok dihukum Tuhan lewat kasus penistaan agama ini. Saya jawab penuh keyakinan, tidak ! Kok bisa ? tanyanya. Saya jawab, Ahok tidak sedang dihukum – dia disayang Tuhan. Ada dua alasan :

1) Orang hanya melihatnya dari sisi : Ahok menista dan dinistakan saat ini. Padahal justru dengan kasus ini, Tuhan melambungkan nama Ahok ke tingkat paling tinggi, dia sekarang jadi tokoh level dunia. Sekarang ini, selain Presiden Jokowi – Ahok adalah tokoh Indonesia paling terkenal di dunia. Ingat, Tuhan sering bekerja dengan cara misterius. Contoh, Tuhan justru sering memakai lawan-lawan kita untuk mengangkat kita. Tambahan lagi, saat ini – berbagai kepentingan dimensi internasional melekat pada sosok Ahok. Kita mesti mempertimbangkan soal ini. Ahok sudah ‘milik’ dunia.

2) Lewat kasus ini, Tuhan sedang menyempurnakan Ahok. Jangankan Tuhan, kita saja tahu Ahok itu hebat – kecuali satu hal : bacot dan kesombongannya. Di luar itu, dia pemimpin hebat. Nah, kini Ahok berubah total, jadi lebih santun dan rendah hati. Tuhan menyempurnakan dia, untuk sesuatu yang lebih besar kelak.

Dari dua hal itu, hanya ada satu kesimpulan : Ahok disayang Tuhan. Lalu lawan diskusi saya menyerang : tapi kan dia sekarang jadi tersangka, sebentar lagi disidang di kursi pesakitan. Itu kan aib.

Saya jawab : baru tersangka. Kalaupun nanti dia dihukum, itu bukan aib buat Ahok. Lho kok bisa ? Sangat bisa. Aib kalau dia dihukum karena dia maling, koruptor, pengkhianat bangsa, perongrong negara. Pemuda Muhammdiyah malah bilang : penista agama sesungguhnya adalah koruptor. Ahok pejuang bangsa, karena dia jadi momok bagi koruptor.

Lagipula, proses masih panjang. Perjalanan masih jauh. Ahok bisa menang, bisa kalah. Yang penting sekarang pertanyaanmu sudah saya jawab : Ahok disayang Tuhan, bukan dibenci.

Nasib Ahok kelak, itu masih jauh dan panjang. Tak perlu dirisaukan sekarang. Biarlah kerisauan sehari – cukup untuk sehari, esok punya kerisauannya sendiri. Bahagia apa yang bisa kau dustakan jika hidup dengan keyakinan seperti itu ?

Lalu lirih saya dengar lagu anak-anak yang ceria :

Sayang, sayang, disayang..
Aku disayang Tuhan…
Aku diangkat jadi anak-Nya..
Aku disayang Tuhan…

Semua gara-gara Ahok…

December 15, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Semua gara-gara Ahok…

Karena Ahok, ada doa dan zikir akbar di ibu kota. Sebagai orang beragama (apapun) kita yakin – setiap doa selalu berisikan hal baik, bukan sebaliknya – bagi bangsa, rakyat, termasuk Ahok.

God bless Indonesia..

 

AHOK, UNTUNG ADA DJAROT….

December 15, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Ketika beberapa pihak membujuknya untuk maju sebagai Cagub, inilah jawaban Djarot yang mengharukan :

“Akhirnya saya jawab gini. Saya bukan orang ambisius. Kalau dulu Pak Ahok berjuang mati-matian menghadirkan saya, ketika tidak ada perbedaan prinsip, saya selalu susah senang bersama Pak Ahok untuk membumikan Indonesia,” sambungnya.

Djarot lebih dari seorang Cawagub untuk saat ini – bahkan terbukti ketika sebelumnya menjadi Wagub DKI – ia “Wagub” yang setia kepada Ahok. Dia bahkan tak ingin nama besar. Ia biarkan kredit dan apresiasi bagi sang gubernur. Bagi Ahok, Djarot bukan hanya pasangan pemimpin – tapi bahkan sahabat.

Ada kalimat bijak indah : “Bahkan ketika dunia ingin menjatuhkanmu, seorang sahabat akan tetap datang dan hadir di sampingmu.”

Dan itulah yang dialami Ahok sekarang. Djarot hadir di sampingnya. Bahkan ketika Djarot berkampanye seorang diri dan ditolak habis di beberapa tempat – Djarot menghadapinya tanpa gentar. Dia membela sahabatnya, Ahok. Ia tak pernah menggunting dalam lipatan. Ia setia.

Saya tak bisa membayangkan, pada kondisi paling berat bagi Ahok seperti saat ini – lalu tak ada Djarot di sampingnya. Djarot membuktikan pada bangsa ini, bahwa dalam politik yang kejam dan kotor – tetap ada yang namanya sahabat. Djarot tak risih di samping Ahok yang saat ini dianggap orang ‘pesakitan’. Dan jika Ahok nantinya menang – dengan status tersangka penistaan agama – maka sumbangsih ‘(latar belakang) sosok’ Djarot akan signifikan.

Apapun yang akan dilalui Ahok ke depan, Djarot tak akan meninggalkannya. Ahok, tak boleh melupakan budi baik sahabatnya itu. Djarot, lebih dari seorang mitra kerja, lebih dari sekadar Wagub. Djarot bahkan mengajari bangsa ini, persaudaraan dan persahabatan itu tidak bisa disekat oleh perbedaan agama maupun warna kulit. Ahok Cina dan Kristen, Djarot Islam dan Jawa. Djarot menempatkan kepentingan rakyat (DKI dan bangsa) di atas perbedaan primordial itu. Dan di atas segalanya, Djarot menerima Ahok sebagai sesama manusia.

Tak berlebihan, Djarot sahabat terbaik Ahok saat ini.

Next Page »