RASA MALU KEPEMIMPINAN

July 24, 2018 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 23 Juli 2018
Penulis; Herry Tjahjono
CEO EMJI Group

Kepemimpinan tak akan pernah usang untuk dibahas, sebab perannya sangat sentral dalam organisasi apapun – bahkan organisasi keluarga sekalipun. Tanpa bermaksud melakukan simplifikasi, sesungguhnya mati hidup sebuah organisasi tergantung pada pemimpin dengan kapasitas kepemimpinannya.

Kepemimpinan juga sudah sangat banyak dibahas dari berbagai aspeknya : mulai dari kompetensi, pengalaman, kinerja, budaya dan lain sebagainya.

Namun yang sering dilupakan orang adalah sebuah fakta sederhana, bahwa di antara sekian banyak faktor penting itu – menyelip sebuah faktor non-teknis yang justru menjadi salah satu faktor terpenting, yakni : rasa malu (kepemimpinan). Rasa malu ini sesungguhnya faktor dominan yang mewarnai “nasib” kepemimpinan seorang pemimpin, kinerjanya, pengembangan dirinya, sikapnya – dan pada gilirannya menentukan “nasib” organisasi dan pengikut yang dipimpinnya.

Michael Lewis (Shame: Exposed Self, 1995) dan Stephen Pattison (Shame: Theory, Therapy, Theology, 2000) secara relatif menjelaskan soal malu dalam kaitan dengan perasaan yang dialami Hawa seusai melanggar perintah Tuhan untuk tak memakan buah kuldi di Taman Eden. Buah kuldi sebagai buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Kisah itu juga akhirnya menuturkan tentang rasa malu Hawa tatkala sadar dirinya telanjang seusai melakukan perbuatan dosa, yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah kuldi. Artinya, sejak itulah Hawa (dan Adam) mulai memiliki rasa malu – yang pada gilirannya membentuk sejarah umat manusia.

Secara garis besar – terkait konteks tulisan ini – ada dua jenis rasa malu kepemimpinan. Pertama, rasa malu terhadap diri sendiri, bersifat internal. Rasa malu internal ini menentukan apalah seorang pemimpin memperlakukan kursinya, kepemimpinannya, kekuasaannya – sebagai amanah atau ambisi. Pemimpin yang memiliki rasa malu internal, dia akan memperlakukan kepemimpinan atau kekuasaannya yang dipegangnya sebagai amanah.

Maka jika dalam menjalankan kepemimpinannya ia membuat kesalahan, kegagalan, keteledoran, dan kelemahan lainnya – sikap yang diambilnya adalah seperti Hawa – menutup aurat dan tubuh telanjangnya dengan pakaian (konon, dedaunan). Secara analogis, menutup aurat dan tubuh telanjang itu adalah mengakui kesalahannya, berani memikul tanggungjawab, memperbaiki diri dan muaranya adalah membentuk sebuah kerendahan hati (personal humility). Pemimpin yang memiliki rasa malu internal dan amanah, biasanya akan terus tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan kepemimpinannya – karena punya rasa jengah pada dirinya sendiri ketika salah, lalu punya kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dirinya serta siap belajar untuk memperbaikinya. Sampai batas-batas tertentu, Presiden Jokowi termasuk model pemimpin yang memiliki rasa malu internal serta amanah.

Sedangkan pemimpin yang tak punya rasa malu internal, biasanya akan memperlakukan kepemimpinan dan kekuasaan yang dimilikinya sebagai ambisi. Pemimpin semacam ini tidak akan pernah mengakui kesalahannya, apalagi meminta maaf. Dia akan memanipulasi semua hal untuk melakukan pembenaran diri. Kita paham betapa banyak pemimpin semacam ini di negeri kita, baik wakil rakyat, gubernur atau lainnya. Baginya yang terpenting adalah memenuhi ambisi pribadinya. Dia tak punya rasa malu bahkan terhadap dirinya sendiri, dia tak pernah jengah dengan dirinya ketika melakukan berbagai kegagalan. Kalau perlu dia akan melemparkan kesalahan pada siapapun yang bisa disalahkannya, anak buah atau rakyat sekalipun.

Kedua, rasa malu terhadap orang lain, bersifat eksternal. Rasa malu eksternal ini yang akan menentukan apakah kekuasaan yang digenggamnya ditujukan untuk diri sendiri atau untuk organisasi. Jika ia punya rasa malu eksternal, maka ia akan memperlakukan kekuasaan yang dimilikinya sebagai sarana, bukan tujuan. Maka dalam prosesnya seorang pemimpin akan menggunakan kekuasaan yang digenggamnya semata-mata demi kemaslahatan dan keberhasilan organisasi (pengikut, warga, rakyat). Semua untuk organisasi atau Negara, bahkan keluarga tak boleh sedikitpun mencicipi kekuasaan yang ada dalam tangannya.

Sedangkan jika seorang pemimpin tak punya rasa malu eksternal, maka ia akan memperlakukan kekuasaan sebagai tujuan. Akibatnya dia akan menggunakan segala cara (termasuk yang paling memalukan sekalipun) untuk memenuhi kesenangan dirinya sendiri. Semua upayanya ditujukan untuk keberhasilan diri, bukan organisasi. Kalau perlu keberhasilan orang lain, pendahulunya pun dia klaim sebagai keberhasilan dirinya. Dia akan menggunakan fasilitas organisasi untuk kesenangan dirinya, termasuk keluarganya. Dia tak punya rasa malu eksternal, dia tak punya jengah untuk menutup aurat dan tubuh telanjangnya. Dan kita paham, betapa banyak pemimpin semacam ini berkeliaran setiap hari di depan mata kita.

Pedoman moral pemimpin yang tak punya rasa malu – baik internal maupun eksternal – sudah rusak. Meski dia tahu berbuat salah, melanggar, tak wajar—dan seterusnya – tetap tak peduli. Bahkan dia berani tanpa malu malah menantang balik siapa pun yang mengingatkannya atau mengkritiknya. Akibatnya, pemimpin tanpa rasa malu internal maupun eksternal akan sangat culas, oportunistik dan berbahaya dalam kepemimpinannya sehari-hari.

Muara dari tulisan ini sederhana namun sangat esensial bagi kelangsungan hidup sebuah organisasi – termasuk (organisasi) Indonesia, (organisasi) DPR, dan seterusnya termasuk (organisasi) di tingkat lebih bawah seperti Ibu Kota, kabupaten, kotamadya, kelurahan sampai keluarga di negeri ini.

Pemimpin yang memiliki rasa malu internal dan eksternal, ambang batas rasa malunya sangat rendah sehingga ia dengan sangat mudah merasa malu, jengah, sungkan jika tak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, pekerjaan, masyarakat, bangsanya. Bahkan, ketika tidak berprestasi, tak memberikan kinerja serta manfaat – mereka merasa malu.
Sebaliknya, pemimpin tanpa rasa malu internal dan eksternal – akan membabi-buta dan pantang mundur meski gagal atau berbuat sesuatu yang memalukan. Mereka tak akan mundur dengan hormat, karena memilih untuk bertahan meski tanpa kehormatan sekalipun. Hanya pemimpin dengan rasa malu internal dan eksternal yang bersedia mundur secara dewasa dan sportif jika gagal atau melakukan sesuatu yang memalukan.

Bangsa yang miskin akan pemimpin dengan rasa malu internal dan eksternal, pada akhirnya akan menjadi bangsa yang memalukan. Ada dua hal yang bisa dilakukan : 1) Peneladanan kepemimpinan bernuansakan rasa malu internal dan eksternal yang signifikan dari atas, dalam konteks negeri ini – hal itu sudah coba dilakukan oleh Presiden Jokowi meski belum sempurna, 2) Mekanisme pemilihan pemimpin yang lebih berlandaskan meritokrasi dan bukan lagi didominasi oleh nuansa politik identitas. Sebab politik identitas itu sendiri adalah sebuah proses yang tak mengenal rasa malu terhadap siapapun, maka pemimpin yang dilahirkannyapun cenderung tak punya rasa malu kepemimpinan.

FASE ORAL KEPEMIMPINAN NASIONAL

April 27, 2018 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 26 April 2018
Penulis; Herry Tjahjono
CEO EMJI Group

source: inilah.com

Dinamika gegap-gempitanya dimensi kepemimpinan nasional yang didominasi oleh saling cakar kekuasaan, korupsi serta perang kata (baik ucapan maupun tulisan) antar pemimpin yang sangat sarkastik – dan bahkan tanpa etika – sangat menarik jika dibahas dari aspek psikologi, tepatnya psikoseksual. Media sosial salah satunya, menjadi ajang perang kata yang jauh melenceng dari nilai-nilai santun dan mulia bangsa kita – baik yang tertuang dalam ajaran leluhur, Pancasila dan bahkan agama.

Konsep dari Freud sangat relevan untuk membahas fenomena ini. Merujuk dan mengadaptasi Yuanita Wardianti dan Dian Mayasari (Pengaruh Fase Oral Terhadap Perkembangan Anak, Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia Volume 1 Nomor 2 bulan September, 2016) – dijelaskan bahwa Freud membagi tahap perkembangan kepribadian menjadi tiga ; tahap infantil (0-5 tahun), tahap laten (5- 12 tahun), dan fase genital (12- dewasa).

Tahap infantil adalah adalah tahap yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian. Tahap ini sendiri terbagi menjadi tiga fase : fase oral, fase anal, fase falis. Dan khususnya fase oral sangat relevan untuk dibahas sesuai konteks tulisan ini. Mulut, menjadi area utama aktivitas dinamis, merupakan area kepuasan seksual yang di pilih oleh insting seksual. Makan dan minum menjadi sumber kenikmatan. Rangsangan oral diperoleh melalui aktivitas mencicipi atau menghisap.

Singkatnya, ada satu kondisi spesifik yang kurang kondusif dalam fase oral ini jika dikaitkan dengan konteks tulisan ini. Kondisi terjadinya ketidakpuasan pada fase oral yang berdampak pada masa dewasa : seseorang akan tidak pernah puas, tamak (memakan apa saja) dalam mengumpulkan harta. Juga terjadinya sebuah kondisi yang disebut oral aggression personality : gemar berdebat, menggunjingkan orang lain, sampai berkata-kata kotor dan sarkatik.

Sampai di sini tema ini semakin menarik, sebab kita akan menelaahnya secara psikologi historis-simbolis, utamanya terkait masa kepemimpinan otoriter Orde Baru – yang paling dominan berkuasa dan membentuk psikologi massa selama tiga puluh tahun lebih. Jika pemerintah Orba disimbolkan sebagai seorang ibu, maka generasi pemimpin yang relatif masih kecil selama kekuasaan Orba itu kini berusia sekitar 40 tahun ke atas.
Maka kita akan mulai melihat, betapa generasi pemimpin masa sekarang ini mengalami ketidakpuasan masa oral terhadap penguasa masa lalu : tak pernah puas (terkait kekuasaan), tamak memgumpulan harta (korupsi dalam berbagai bentuknya), juga dilanda oral aggression personality yang nyaris sempurna : gemar berdebat (lihatlah dalam beberapa acara TV tertentu, raja debat yang agresif kasar sekaligus memamerkan kebodohan), menggunjingkan orang lain sampai berkata-kata kotor dan sarkatis (baik sesama pemimpin bahkan pada pemerintah yang sah).
Kenapa tugas perkembangan fase oral secara simbolis tak bisa dilalui dengan baik oleh generasi pemimpin tersebut ? Karena secara politis, pemerintah waktu itu memang tak pernah membiarkan para anak muda calon pemimpin itu menjalani “masa oralnya” dengan baik. Masa oral secara simbolis itu adalah pemenuhan kebutuhan untuk menerima teladan kepemimpinan yang ideal, suasana demokratis yang optimal, serta praktik berbangsa bernegara yang bersih. Generasi pemimpin itu disapih (baca : tak bisa menjalani fase oralnya dengan wajar dan baik), ketika mereka justru menerima dan meneladani kepemimpinan yang otoriter, suasana kehidupan yang represif, serta praktif berbangsa bernegara dipenuhi KKN.

Kini menjadi jelas kenapa generasi pemimpin sekarang ini didominasi oleh perlaku kepemimpinan yang haus akan kekuasaan, tamak melakukan korupsi, serta sangat agresif, sarkastis ketika menyerang orang lain. Mereka adalah generasi yang gagal memenuhi tugas perkembangan simbolis fase oralnya. Sekali lagi, panorama kehidupan berbangsa kita dewasa ini hanya dipenuhi oleh berita korupsi serta agresivitas sarkastis tak beretika dalam komunikasi kepemimpinan nasional. Dan eksesnya, masyarakat di aras horisontal akhirnya meniru, mengimitasi semua perilaku kepemimpinan yang terjadi.

Itu sebabnya model kepemimpinan yang kini dikembangkan oleh Presiden Jokowi sesungguhnya representasi simbolis seorang “ibu” yang sedang menyusui anak-anak kecil / remaja – dimana dua, tiga atau empat dekade lagi mereka akan menjadi pemimpin bangsa. Gaya kepemimpinannya yang cenderung ideal (melayani dan merakyat), suasana kehidupan yang demokratis serta upaya tak kenal lelah pemberantasan korupsi termasuk peneladanan hidup bersih (tidak KKN, dimulai dari keluarga presiden sendiri) akan menjadi peluang terbaik agar generasi pemimpin masa depan kita mampu menjalani tugas perkembangan simbolis fase oralnya dengan baik bahkan sempurna.

Nuansa kepemimpinan serta pemerintahan ini diharapkan menjadi antithesis dari pemerintahan Orba. Tentu saja ini bukan tugas yang ringan bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya, namun perjuangan yang tengah dilakukan di masa kini adalah demi persiapan benih-benih baik dan unggul kepemimpinan masa depan. Maka pencanangan pemerintah untuk fokus pada pembangunan SDM di tahun 2019 menemukan aksentuasinya.

Saya kira saat ini Presiden Jokowi tengah membangun sejarah, utamanya sejarah kepemimpinan masa depan dengan cara membantu dan mendampingi generasi pemimpin masa depan melewati tugas perkembangan simbolis fase oralnya dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya.

***

KEPEMIMPINAN YANG MEMAYUNGI

January 18, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Kenapa Presiden Jokowi terus bertahan di tengah terpaan badai politik, bahkan bukan hanya bertahan – kinerjanya diapresiasi dengan sangat tinggi oleh Bloomberg – dengan menobatkannya sebagai pemimpin terunggul di Asia-Australia. Dengan 3 kriteria pokok : kekuatan nilai tukar, pertumbuhan positif dan penerimaan publik – Jokowi mengungguli para pemimpin lainnya di kawasan yang disebutkan. Salah satu aspek yang membuatnya mampu berkinerja seperti itu – tak pelak lagi adalah kepemimpinan.

Namun sebelum lebih jauh membahasnya, ada sebuah ilustrasi menarik terkait konteks tulisan ini. Apple menjadi besar setelah Steve Wosniack bertemu Steve Jobs. McDonald mendunia setelah Richard dan Maurice McDonald sebagai pendiri bertemu Ray Kroc. Faktor penting yang terdapat pada sosok Steve Jobs dan Ray Kroc ternyata kepemimpinan. Dan kepemimpinan itulah faktor mendasar yang membuat Apple dan McDonald menemukan momentum terbaiknya bersama Steve Jobs dan Ray Kroc. Ilustrasi ini ingin mempertegas pemahaman bahwa faktor kepemimpinan Presiden Jokowi menempati peran terpenting dalam pencapaian kinerjanya sejauh ini.

Selanjutnya secara kontesktual, model kepemimpinan yang dikembangkan oleh Jokowi sangat unik namun sangat esensial. Sesuai konteks tulisan ini, model kepemimpinan Jokowi disebut sebagai “kepemimpinan yang memayungi”. Terminologi ini bukan diambil begitu saja dari langit, namun dalam berbagai kesempatan – Jokowi langsung mempraktekannya dengan caranya yang sederhana. Ada beberapa prinsip kepemimpinan yang memayungi :

Pertama, melindungi dan memayungi seluruh anggota tubuh (organisasi, dalam hal ini rakyat). Secara praksis, kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang relatif memayungi segenap rakyat – termasuk kelompok yang memusuhinya. Itu sebabnya dia tak banyak bereaksi ketika dilecehkan dan bahkan dituduh. Terlepas faktor karakter pribadinya yang memang mendukung, hal ini juga karena prinsip melindungi dan mengayomi dalam memimpin tersebut.

Salah satu momentum terbaik dari prinsip melindungi dan mengayomi yang diterapkan Jokowi adalah ketika dia atas inisiatif sendiri mendatangi “aksi 212”, naik ke atas panggung serta memberikan pidatonya kepada massa. Keberanian itu lahir karena prinsip melindungi dan mengayomi rakyatnya – termasuk massa aksi 212 yang sesungguhnya berada di kubu berseberangan secara politis dengannya. Dia tak hanya melindungi dan mengayomi rakyat pendukungnya, tapi juga seluruh anggota tubuh organisasi NKRI – termasuk yang memusuhinya sekalipun. Pun termasuk menelpon seorang anak kecil yang sebelumnya menangis meraung-raung karena tak bisa melihat presiden dalam sebuah kunjungan.

Kedua, melayani organisasi yang dipimpin termasuk anggotanya – bahkan bawahannya sekalipun. Secara simbolis Jokowi mempraktekkannya dalam banyak kesempatan, ketika dia sebagai presiden justru memayungi para bawahannya. Dia yang memegang payung dan memayungi bawahan yang berjalan di sampingnya. Substansi dari prinsip ini adalah ketulusan seorang pemimpin untuk melayani orang lain – dalam hal ini rakyat.

Syarat awal prinsip melayani adalah keinginan untuk tidak dilayani oleh bawahan atau rakyat. Jokowi merefleksikannya dengan membawa payungnya sendiri. Jokowi juga menunjukkan kesediaannya melayani dalam beberapa momen sederhana seperti mengambilkan piring dan makanan untuk tamunya, termasuk bawahannya dalam banyak acara. Ini mungkin hal umum, tapi tidak dalam kebiasaan konvensional seorang presiden – khususnya di Negara kita. Keinginan untuk tidak dilayani sangat penting, sebab menjadi syarat awal untuk bisa dan tulus melayani. Selama seorang pemimpin masih ingin dilayani, sangat kecil kemungkinan dia bersedia melayani. Jika terhadap bawahannya saja dia mau melayani, maka otomatis dia mau melayani rakyatnya.

Ketiga, kesediaan menerobos tantangan terbesar demi kemaslahatan orang banyak. Secara simbolis ditunjukkan oleh Jokowi ketika dia membawa payung, berjalan kaki dan menerobos hujan lebat menuju kerumunan massa aksi 212. Hujan lebat adalah tantangan besar. Dan fungsi payung adalah untuk menerobosnya. Dalam prinsip ketiga ini seorang pemimpin justru dituntut untuk menjadi payung itu sendiri. Dan dia menjadi payung bagi bawahannya untuk menerobos berbagai tantangan.

Dialah yang menjadi payung untuk Sri Mulyani ketika menerobos berbagai tantangan TA (Tax Amnesty), memutuskan hubungan dengan JP Morgan dan lainnya. Demikian juga dia menjadi payung bagi Sri Pujiastuti ketika menerapkan prinsip “maju tak gentar” dalam mengamankan laut NKRI. Di bidang politik, prinsip menjadi payung bagi bawahannya juga dilakukannya – ketika ia menjadi payung perlindungan demi menerobos berbagai tantangan tugas dari Kapolri, Panglima TNI dan beberapa menterinya.

Secara garis besar, ketiga prinsip kepemimpinan memayungi Jokowi sesungguhnya menemukan sinkronisasi konseptualnya pada teori “kepemimpinan tingkat lima” dari Jim Collins (dalam Good to Great) : “ Build enduring greatness through a paradoxical blend of personal humility and professional will.” Sebuah gabungan karakter dan sikap kepemimpinan yang paradoks, di satu sisi memiliki kerendahan hati pribadi – tapi di sisi lain mempunyai ambisi profesional yang besar. Namun perlu dicatat, ambisi besar itu bukan ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk organisasi.

Ketiga prinsip kepemimpinan memayungi dari Jokowi hanya bisa dilaksanakan karena secara pribadi Jokowi memiliki kerendahahan hati pribadi yang mengagumkan (prinsip melayani serta melindungi dan mengayomi) – namun pada saat yang sama dia memiliki ambisi profesional (sebagai presiden) yang sangat besar. Ingat ungkapan Presiden Jokowi pada sebuah kesempatan : “Bangsa Indonesia tidak ingin menjadi macan, melainkan menaklukkan macan. Karena bangsa Indonesia tidak ingin ditakuti melainkan disegani.” Pada faktor ambisi pribadi inilah prinsip menjadi payung untuk menerobos tantangan terbesar menemukan muaranya.

Ke depan, kepemimpinan memayungi yang diterapkan Jokowi sebagai presiden ini seharusnya menjadi model kepemimpinan nasional. Berbagai set back, blunder kemajuan bangsa yang sering terjadi sebelumnya lebih disebabkan oleh masih dominannya model kepemimpinan feodalistis. Kepemimpinan yang berada di kutub berseberangan dari kepemimpinan memayungi – ingin serba dilayani, melempar tanggungjawab ketika terbentur tantangan atau kendala, serba ingin menjadi pusat.

Jika mau jujur, banyak perilaku kepemimpinan di berbagai departemen pemerintahan misalnya (bahkan masih ada di perusahaan-perusahaan BUMN) yang didominasi kepemimpinan feodal dimaksud. Contoh kecil, sebuah acara yang sudah dipersiapkan matang bisa berubah pada menit terakhir karena tak sesuai selera Dirjen. Atau kegemaran untuk dilayani melalui berbagai seremoni penyambutan, pelayanan dan seterusnya.

Maka kepemimpinan memayungi yang sudah dijalankan oleh Jokowi tak bisa ditunda lagi urgensinya. Jika tidak, akan berat bagi bangsa ini ketika ke depan berbagai hujan badai akan menerpa organisasi Indonesia. Kita hanya akan menjadi bangsa yang basah kuyup, mudah masuk angin, atau paling bagus – bangsa yang mudah berhenti dan berteduh menunggu hujan reda.

***

(Oleh : Herry Tjahjono, pendapat profesional saya atas kepemimpinan Jokowi).

Perbedaan orientasi kepemimpinan

July 17, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

 

Perbedaan orientasi kepemimpinan dua pemimpin ini melalui ungkapannya terkait ‘puasa’ :

1. Kalau pak SBY, sebagai pemimpin dia berorientasi ke dalam : terpusat pada dirinya sendiri, berorientasi jadi pusat perhatian.
2. Kalau pak JKW, sebagai pemimpin dia berorientasi ke luar : terpusat
pada orang lain, berorientasi pada lingkungan sosial.

KEPEMIMPINAN YANG DISEGANI

March 10, 2016 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 10 Maret 2016
Oleh : Herry Tjahjono 

“ KEPEMIMPINAN YANG DISEGANI “          

Silang pendapat antar menteri yang terus terjadi di ruang publik (dan ini bukan yang pertama kali) tentu saja menggerus wibawa pemerintah / kabinet – khususnya wibawa Presiden Jokowi. Di tahun 2015 misalnya, antara Menteri ESDM dengan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya soal Proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Bahkan sesungguhnya Wapres Jusuf Kalla juga pernah terlibat dalam silang pendapat soal ini. Juga berlanjut antara mereka berdua soal perpanjangan kotrak Freeport. Lalu silang pendapat antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan soal impor beras.

Sedangkan tahun 2016 yang baru beberapa bulan ini, telah muncul silang pendapat antara Menteri Perhubungan dengan Menteri BUMN soal kereta cepat. Lalu kembali antara Menteri ESDM dengan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya soal blok Masela. Terakhir polemik antara Menteri Desa, PDT,dan Trasmigrasi dengan Sekretaris Kabinet soal Garuda Indonesia. Bahkan yang lebih parah, ada menteri yang berani mendahului Presiden – seperti ungkapan berikut : “Diingatkan kembali bahwa menteri adalah pembantu presiden, dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan, harusnya apa yang belum disampaikan oleh presiden itu jangan didahului oleh pernyataan yang seolah-olah mengatasnamakan presiden itu,” kata Jubir Presiden Johan Budi di kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2016).

Sementara Presiden Jokowi dengan jelas telah memberikaan “arahannya” beberapa kali bahwa silang pendapat cukup terjadi di dalam sidang kabinet. Tapi kenapa silang pendapat yang memalukan sebagai refleksi rendahnya soliditas kabinet yang notabene kurangnya kewibawaan (kepemimpinan) Presiden itu terus terjadi – seolah arahan  Presiden itu masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan.

Nampaknya Jokowi harus menyadari heterogenitas latar belakang – termasuk motif, kepentingan, serta kompetensi dan kesetiaan para menteri dalam kabinetnya –  baik dari aspek politik maupun profesionalisme. Setelah dua tahun berjalan, soliditas kabinet tak kunjung membaik, dan menjadi presiden buruk soal kewibawan Presiden – dan terlebih penting lagi : kinerja Kabinet Kerja secara holistik. Dari tinjauan psikologi organisasi, problem ini terutama terkait dengan aspek terpentingnya – yaitu kepemimpinan.

Ada dua tipe kepemimpinan spesifik yang relevan dengan konteks permasalahan rendahnya soliditas kabinet ini. Pertama, kepemimpinan yang ditakuti. Tipe kepemimpinan ini landasan psikologi (kepemimpinannya) dimulai dari proses “menaklukkan hati” para pengikut. Penaklukkan hati pengikut ini lebih dilandasi oleh posisi  seorang pemimpin, SK (Surat Keputusan), atau legitimasi formal kepemimpinan. Jika meminjam konsep John Maxwell, pemimpin menjalankan kepemimpinannya karena dia mempunyai hak (formal) kepemimpinan, dan pengikut mengikuti pemimpin karena mereka harus / diharuskan (people follow the leader because they have to).

Jenis interaksi relasional pemimpin–pengikut bersifat transaksional : saya akan melakukan sesuai apa yang saya dapatkan. Atau saya akan melakukan sesuai apa yang diminta dan dituntut dari saya. Kadar kewibawaan pemimpin berada di lapis terluar, perifer – pengikut akan patuh dan menurut ketika berada di depan pemimpin. Namun tatkala pemimpin berbalik – pengikut akan menjulurkan lidahnya di belakang punggung pemimpinnya (baca : kewibawaan pemimpin menurun bahkan lenyap, pengikut bisa sama sekali tidak mengindahkan kepemimpinan sang pemimpin). Kehadiran fisikal pemimpin sangat diperlukan. Ibaratnya, jika kucing tak di tempat – tikus akan berlarian meraja lela.

Kedua, kepemimpinan yang disegani. Tipe kepemimpinan ini landasan psikologi kepemimpinannya dimulai dari proses “memenangkan hati” para pengikut. Proses pemenangan hati pengikut ini tidak semata-mata mengandalkan legitimasi formal kepemimpinan karena posisi atau SK – tapi lebih kepada legitimasi moral pribadi, juga karena kualitas dan keberadaan diri sang pemimpin. Diawali proses aktualisasi diri kepemimpinan yang menjadi bukti kualitas dan keberadaan kepemimpinan, dan dari proses itu terbentuklah portfolio kepemimpinan sang pemimpin di mata pengikutnya. Jika meminjam konsep John Maxwell, pemimpin menjalankan kepemimpinannya karena dia mempunyai atau mendapatkan respek dari pengikutnya , dan pengikut mengikuti pemimpin karena mereka memang mengakui dan menerima pribadi sang pemimpin (people follow because of who you are and what you represent).

Jenis interaksi relasional pemimpin–pengikut bersifat transformasional : saya akan melakukan apapun lebih dari yang saya dapat.  Atau saya akan melakukan jauh lebih baik bahkan terbaik dari yang diminta dan dituntut dari saya. Kadar kewibawaan pemimpin berada di lapis terdalam, inti  – pengikut akan patuh dan menurut  di mana pun pemimpin berada. Ketika pemimpin berbalik – pengikut tetap berdiri dengan sikap sempurna (baca : kewibawaan pemimpin tak luntur dalam kondisi apa pun). Fungsi dan wibawa kepemimpinan  tak memerlukan kehadiran fisikal  sang pemimpin.

Melihat berbagai gejala yang diuraikan di atas, nampaklah Jokowi lebih mengarah pada tipe kepemiimpinan yang ditakuti. Dia memimpin dan diikuti hanya berdasarkan kursi formal kepresidenannya. Jika Jokowi mau bertahan pada tipe kepemimpinan yang ditakuti, itu sah saja – namun dia harus melengkapi kepemimpinannya dengan mekanisme “reward-punishment” yang jelas dan tegas. Polanya tidak bisa hanya memberikan arahan, himbauan, teguran, dan lainnya. Kalau perlu model hukuman yang diberikan harus lebih tegas dan jelas – sampai pemberhentian. Jokowi tak perlu ragu untuk melakukan reshuffle kabinet sebagai bentuk hukuman pada  menteri-menteri pembangkang.

Atau opsi lainnya adalah berpindah dimensi kepemimpinan, menuju tipe kepemimpinan disegani. Konsekuensinya, Jokowi harus meningkatkan legitimasi moral kepemimpinannya melalui : proses aktulisasi diri kepemimpinan terus menerus lewat peningkatan kapasitas, kompetensi kepresidenan, dan integritas dirinya (satunya kata dan perbuatan). Pada saat yang sama, diimbangi dengan pola apresiasi yang jelas dan tegas kepada menteri yang bukan hanya punya kinerja bagus – namun juga menunjukkan kepatuhan moral yang bagus.

Tentu saja Jokowi bisa memakai keduanya secara situasional, tapi untuk saat ini  dia lemah sekali soal kapasitas kepemimpinan yang disegani. Sementara kompleksitas dan tantangan permasalahan saat ini dan ke depan lebih membutuhkan pemimpin dengan tipe kepemimpinan yang disegani.

***

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Corporate Culture Therapist

KEPEMIMPINAN DI REPUBLIK BENCANA

November 2, 2015 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 20 Juli 2006
Oleh: Herry Tjahjono

Salah satu konsep kepemimpinan tradisional yang sederhana menyebutkan, kepemimpinan adalah “seni bersikap dalam memutuskan”. Sikap itu mengandung tiga komponen ; cipta, rasa, karsa. Implikasinya, pedoman sukses kepemimpinan cuma ada tiga ; 1) memutuskan (dari aspek cipta), 2) memutuskan (dari aspek rasa), dan 3) memutuskan (dari aspek karsa). Isu soal kepemimpinan (nasional) kembali disinggung, kaitannya dengan berbagai “bencana nasional” yang melanda negeri ini. Singkatnya, ada dua jenis bencana; 1) bencana alam, 2) bencana “non-alam”, mulai dari
kemiskinan, pengangguran, penggusuran, korupsi, ketidakadilan, konflik dan kekerasan, anarkisme kelompok, dan seterusnya.

Jenis bencana pertama (alam), ada di luar kontrol kita (uncontrollable). Tetapi bencana jenis kedua, secara manusiawi ada dalam kendali kita (controllable). Dan, jangan lupa, mulai dari kemiskinan, penggusuran, dan seterusnya, sudah layak disebut bencana (non-alam). Mengapa? Karena di era kepemimpinan sekarang, secara
psikologis masih pada tahap pemenuhan basic needs (sandang, pangan, papan) belakangan mulai keseleo lidah dan obsesif mengatakan, “ Ternyata masih enak di jaman Soeharto, setidaknya : sandang-pangan-papan tidak sampai terlantar seperti ini,” sebuah regresi emosional.

Dinamika uraian itulah yang sekali lagi, membuat isu kepemimpinan nasional” layak dibicarakan lagi. Pemilihan seorang pemimpin tentu diserati segunung harapan dan diharapkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenyataannya ?
Jadi, “sikap” (cipta-rasa-karsa) dalam mengambil keputusan menjadi substansi wacana kepemimpinan. Artinya, selama seorang pemimpin mampu mengambil sikap tepat saat akan mengambil keputusan pemerintahannya, maka kepemimpinannya akan efisien dan efektif.

Pertama, pedoman memutuskan secara “cipta”! Ini terkait aspek kognitif, berbau rasional. Bicara soal proses pengambilan keputusan (decision making process), maka aspek “prioritas” adalah penting. Jika
untuk memilih skala prioritas saja tidak mampu, sikap yang diambil saat memutuskan akan tidak tepat. Misalnya, ketika proses pembentukan kabinet, baik di awal pemerintahan mau pun saat reshuffle – prioritas yang diambil sudah melenceng. Hanya da dua prioritas, politik dan profesionalisme.

Kedua, pedoman memutuskan secara “rasa” ! Pedoman ini terkait aspek afeksi, yang dalam konteks ini bermuara pada “suara hati”. Rasa kepemimpinan yang dipandu (suara) hati. Kedewasaan dan otonomi “rasa
kepemimpinan” seorang pemimpin amat dipengaruhi suara hati. Ketika tahapan ini tercapai, seorang pemimpin akan menjadi character leader, mampu memilih dan memutuskan hal-hal esensial secara bebas dan otonom
sesuai suara hatinya tanpa terpengaruh unsur eksternal yang sensasional. Maka, lawan pemimpin berkarakter adalah pemimpin populis. Pemimpin berkarakter suka yang esensial, pemimpin populis lebih ke hal-hal sensasional.

Ketiga, pedoman memutuskan secara “karsa”! Pedoman terakhir ini bermuara pada kehendak seorang pemimpin. Karena pedoman mengambil keputusan yang pertama dan kedua kurang terpenuhi secara baik, maka pedoman karsa sering “jalan di tempat” dan ujungnya jadi serba terlambat dan salah arah. Contoh nyata adalah soal ormas-ormas anarkis. Keraguan dan kelambanan mengakibatkan prinsip “padamkan api sebelum membesar” tak dijalani. Kini “api” sudah membesar susah dipadamkan. Kini, bahkan “wacana” untuk membubarkannya pun sudah menjadi api besar (polemik tak karuan juntrungnya).

Tentu ada banyak contoh lain terkait seni bersikap dalam memutuskan pada pemimpin kita. Yang perlu dipahami, harapan rakyat masih digantungkan di pundak mereka. Dan di hari-hari ini, kita telah hidup di sebuah “republik bencana”. Bencana alam kita hadapi dengan doa, pertobatan, dan kewaspadaan. Tetapi bencana non-alam, kita bisa mengendalikannya, melalui kepemimpinan yang dilandasi cipta, rasa, dan karsa yang tepat.

Kepemimpinan di republik bencana memang bukan segalanya, tapi tanpa hal itu, segalanya juga bukan apa-apa.

***

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Corporate Culture Therapist

Kepemimpinan Orang Kalah

October 20, 2015 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Oleh: Herry Tjahjono
KOMPAS CETAK Sabtu, 06 April 2013

Secara psikologis, kepemimpinan nasional saat ini bernilai historis-psikologis yang spesifik. Kisah dimulai sekitar sembilan tahun lalu tatkala kita sebagai rakyat dan bangsa demikian menikmati fenomena “psikologi orang-orang kalah”.
Kala itu, ada dinamika psikologis ketersingkiran dan keterpentalan SBY dari kabinet Megawati akibat “perseteruannya” dengan Megawati (plus Taufiq Kiemas). Bahkan, Taufiq Kiemas waktu itu sempat menyindirnya (Menko Polkam) sebagai jenderal yang “kayak anak kecil”. Dinamika itu membuat posisi psikologis SBY berada di area marjinal, terpinggirkan, menjadi korban.

Sesuai dengan hukum psikologi orang-orang kalah, sosok yang dikuyo-kuyo dan terkalahkan itu justru akan mendapat magnet simpati dan dukungan moral yang luar biasa dari rakyat. Maka, psikologi orang kalah menunjukkan tuahnya, rakyat dikuasai kecenderungan bawah sadarnya selalu memihak, mendukung, dan memberi simpati kepada figur-figur yang “dianiaya, disakiti, dipinggirkan”.

Substansi psikologisnya memprihatinkan sebab dinamika itu sesungguhnya merupakan refleksi kondisi rakyat sendiri yang secara de facto senantiasa tersakiti, terpinggirkan, teraniaya, menjadi korban. Ini menjadi sangat manusiawi ketika manusia cenderung bersatu, mengumpul, dan menggerombol dengan figur yang senasib. Sebuah identifikasi diri (rakyat) yang menderita terhadap sosok SBY (2004). Inilah bentuk nyata masokisme intelektual yang nyata terjadi pada rakyat.

Tersakiti, menderita, terpinggirkan lalu mencari kenikmatan dan kenyamanan (kompensasi) pada figur atau sosok lain yang dianggap senasib dengan harapan ada sedikit penyaluran yang melegakan dan meringankan beban penderitaan. Sesungguhnya Megawati sendiri adalah sosok yang tersakiti di era Soeharto dan ia mendapat manfaat serta tuah dari hukum psikologi orang kalah dalam bentuk simpati dan dukungan massa yang luar biasa.

Sebagai catatan kontekstual, Jokowi juga sosok yang mendapat manfaat dan tuah psikologi orang kalah ketika ia “dikeroyok, disakiti” oleh partai-partai politik lawannya, atau isu-isu SARA, ser- ta kampanye hitam lainnya. Tuah psikologi orang kalah membuatnya mampu menjungkalkan Foke. Tak luput pula sosok Anas, terlepas dari status tersangkanya oleh KPK, yang justru saat ini menjadi sosok orang kalah yang sedang mendapat tuah psikologi orang kalah akibat perlakuan Partai Demokrat, dan SBY khususnya, terhadap dirinya.

Kembali ke sosok SBY. Ketika tuah psikologi orang kalah mengantarkannya ke kursi RI-1, sadar atau tidak, sebagai pemimpin ia tetap menempatkan dirinya sebagai orang kalah. Maka, gaya kepemimpinannya adalah kepemimpinan orang kalah. Nyaris semua ekspresi kepemimpinannya adalah kepemimpinan orang kalah (baca: pemimpin yang dikuasai sindrom orang kalah dengan menempatkan diri sebagai sosok yang dianiaya, sebagai orang kalah).

Beberapa contoh ekspresi itu: merasa jadi target, bekerja keras setengah mati, tetapi soal gaji saja masih disalahpahami, ada yang mau menggulingkan kekuasaannya, reaktif, dan seterusnya sampai wacana terakhir soal ucapannya (tudingannya) bahwa ada sekelompok elite dan orang yang ingin membuat onar dan mengganggu pemerintahannya. Intinya, sebagai pemimpin ia merasa disakiti, dianiaya, dan menjadi korban. Itulah tipikal kepemimpinan orang kalah.

Tidak jadi besar

Gaya kepemimpinan orang kalah tidak pernah membuat seorang pemimpin menjadi besar. Dia hanya akan jadi pemimpin rata-rata saja. Ada tiga hukum dasar (ke)pemimpin(an) besar yang berseberangan dengan kepemimpinan orang kalah ala SBY.

Pertama, kepemimpinan besar tidak memberi ruang bagi praktik kepemimpinan orang kalah sebab gaya kepemimpinan orang kalah sangat bertentangan dengan hukum dasar kepemimpinan besar: melayani. Secara praksis kepemimpinan melayani adalah menjadi orang yang mengalah, bukan orang yang kalah.

Pemimpin (orang) yang kalah dikuasai sindrom orang kalah, tetapi sesungguhnya ingin menaklukkan orang lain. Sementara pemimpin (orang) yang mengalah adalah orang yang justru telah menaklukkan dirinya sendiri dan tak pernah merasa perlu menaklukkan orang lain.

Kedua, kepemimpinan besar bukanlah reaktif, melainkan proaktif. Pemimpin reaktif terlalu dikuasai perasaan dan stimulus dari luar dalam memimpin. Sementara pemimpin proaktif lebih merdeka dan bebas serta mendasarkan diri pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran universal dalam memimpin.

Ketiga, pemimpin besar selalu mendahulukan orang lain, bukannya minta didahulukan. Kisah ilustratif dari Umar bin Khattab berikut ini sangat menginspirasi. Konon Utbah bin Farqad, gubernur Azerbaijan di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, mempersembahkan makanan terlezat kepada Umar bin Khattab, yang disebut habish, terbuat dari buah kurma dan minyak samin. Habish itu sesungguhnya adalah makanan yang dibuat oleh rakyat.

Umar mencicipinya dan bertanya apa nama makanan yang lezat itu. Setelah dijawab bahwa itu makanan terlezat di Azerbaijan dan namanya habish, Umar bertanya, “Baiklah, apakah seluruh rakyat di Azerbaijan sudah bisa menikmati makanan lezat ini?” Ketika dijawab bahwa tidak semua rakyat bisa menikmatinya, marahlah Umar.

Ia segera meminta utusan Gubernur Farqad membawa pulang habish itu ke Azerbaijan dan menitipkan surat kepada Gubernur Farqad: “Gubernur Farqad, makanan terlezat ini tidaklah dibuat dari uang ayah atau ibumu. Maka, kenyangkan dulu perut rakyatmu dengan habish ini sebelum engkau mengenyangkan perutmu sendiri.”

Kepanikan SBY belakangan ini justru melegitimasi muara kepemimpinan selama ini sebagai “ke(pemimpin)an orang kalah” dan bukannya “ke(pemimpin)an orang mengalah” yang menjadi dasar dari kepemimpinan melayani.

Sesungguhnya boleh saja kita menjadi pemimpin karena tuah psikologi orang kalah, tetapi ketika sudah naik menjadi pemimpin, sebaiknya kita menjadi pemimpin yang mengalah, bukan pemimpin kalah.

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Terapis Budaya Perusahaan dan Motivator Budaya

KOLAM KEPEMIMPINAN

August 27, 2015 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

“ KOLAM KEPEMIMPINAN “
Oleh : Herry Tjahjono,

Terapis Budaya Perusahaan

Kompas 16 Februari 2015

photo-3Di balik beberapa terobosan kinerja pemerintahan dan kepemimpinannya – baru dalam hitungan beberapa bulan saja – Presiden Jokowi sudah bikin geger jagad politik nasional, dan sebetulnya lebih tepat disebut chaos politik berupa konflik KPK vs Polri yang eksesnya merembet kemana-mana. Dan konflik KPK vs Polri ini merupakan simbol dari betapa karut-marut dan bobroknya dimensi kehidupan interaktif elite bangsa di negeri ini.Apakah Jokowi salah ? Apakah Jokowi tak kompeten sebagai pemimpin (presiden) ?

Mari kita bedah melalui pisau analisa organisasi yang disebut praksis kepemimpinan. Dalam praksis kepemimpinan, secara sederhana ada dua pendekatan dalam memilih pemimpin : Pertama, praksis yang disebut ”tangga kepemimpinan”. Praksis ini banyak dipraktekkan di berbagai organisasi, seperti industri misalnya. Prinsipnya, seorang pemimpin mencapai puncak karir kepemimpinannya setelah ia melewati beberapa anak-tangga kepemimpinan, mulai dari yang bawah sampai atas. Pesan terpenting : setiap anak-tangga kepemimpinan mesti dijalani dan diselesaikan secara tuntas, baru ia menapak pada anak-tangga kepemimpinan di atasnya, dan demikian seterusnya.Jokowi, jelas tidak mengikuti praksis tangga kepemimpinan ini. Singkatnya, ketika ia barada pada anak-tangga kepemimpinan sebagai walikota Solo – sebelum dijalani tuntas – ia sudah menapak ke anak-tangga berikutnya : gubernur DKI Jakarta.

Dan sebelum anak-tangga kepemimpinan gubernur DKI Jakarta dijalani dan diselesaikan tuntas, ia sudah menapak ke anak-tangga kepemimpinan tertinggi negeri ini : sebagai presiden RI. Kedua, praksis kepemimpinan ”kolam kepemimpinan”. Praksis ini – sepanjang yang saya tahu –  dijalankan oleh sebagian konglomerat bisnis di negeri ini. Prinsipnya, seorang calon pemimpin dengan sengaja dan begitu saja dicemplungkan, dimasukkan ke kolam kepemimpinan tertinggi, meski ia belum punya pengalaman kepemimpinan yang matang atau melewati anak-tangga kepemimpinan secara tuntas. Pesan terpenting : manusia (pemimpin) secara adaptatif akan survive, dan meski megap-megap kemasukan air dan berkali-kali nyaris tenggelan, pada akhirnya ia akan bisa berenang (memimpin) dengan baik. Terkait konteks tema tulisan ini – Jokowi – menduduki tahta RI 1  lewat praksis  kolam kepemimpinan ini. Jadi jangan heran jika sampai beberapa waktu ke depan nanti ia akan sering  megap-megap dan nyaris tenggelam di kolam kepemimpinan RI 1. Chaos politik berupa konflik KPK vs Polri yang eksesif ini adalah konsekuensi logis dari praksis kolam kepemimpinan Jokowi. Kita, sebagai rakyat sekaligus  sebagai boss negeri ini  – justru yang mencemplungkan Jokowi ke kolam kepemimpinan RI 1 ketika memilihnya sebagai presiden.

Beberapa pesan penting dari praksis kolam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah sebagai berikut :

1) Pola perilaku kepemimpinan  trial and error  akan sering dilakukan oleh Jokowi.  Ini merupakan konsekuensi logis dari praksis kolam kepemimpinan. Sampai berapa lama pola trial and error ini berlangsung ? Tergantung daya adaptasi Jokowi sebagai seorang pribadi. Pola kepemimpinan trial and error ini sesungguhnya akan dilakukan juga melalui (oleh)  praksis tangga kepemimpinan, namun frekuensinya tidak setinggi praksis kolam kepemimpinan. Makin tinggi trial and error, resiko tentunya makin tinggi. Dan terlepas adanya unsur politis atau lainnya – kasus pengusulan Budi Gunawan sebagai Kapolri, hanya salah satu dari pola trial and error yang dilakukan Jokowi,

2)  Praksis kolam kepemimpinan seperti ini ( terlebih untuk organisasi Indonesia dengan level tertinggi sebagai presiden),  memerlukan lingkar-lingkar kepemimpinan (tim-tim) –  utamanya lingkar pertama (ring 1) – yang kuat dengan satu syarat mutlak terpenting berupa integritas.  Lingkar pertama itu  harus berisikan orang-orang dengan integritas tertinggi yang tak bisa ditawar. Integritas tertinggi itu berupa ”kesediaan, ketulusan, sekaligus keberanian untuk menempatkan kepentingan bangsa (rakyat) di atas kepentingan pribadi dan partai.” Orang-orang lingkar pertama ini adalah yang sehari-hari berada di sekitar presiden, yang paling sering berinteraksi, dan paling punya akses langsung dan cepat ke presiden. Lingkar pertama inilah yang akan menjadi fungsi direct support kepada presiden agar pola trial and error dengan resiko bersifat  kontraproduktif  – tidak perlu dilakukan.
3) Pesan paling esensial tentunya bagi Presiden Jokowi sendiri, yang justru harus lebih fokus pada kelebihan utamanya sebagai seorang pribadi pemimpin selama ini. Kekuatan Jokowi selama ini – yang bahkan mampu melewati dan menaklukkan berbagai kepentingan politik dan ”mau tak mau” membuat orang menempatkannya sebagai presiden adalah proses penemuan ”diri ideal” atau ”diri otentik”nya sebagai seorang pribadi pemimpin.

Mengadaptasi Daniel Goleman,  ”diri ideal” dijelaskan sebagai mekanisme dan proses : bagaimana kita menginginkan diri kita sendiri, menjadi pribadi seperti apakah yang kita inginkan, termasuk apa yang kita inginkan dalam hidup dan pekerjaan. Sedangkan secara filosofis dan klasik, Martin Heidegger  – seorang filsuf Jerman terkemuka bicara tentang authenticity – yang bisa diartikan sebagai seseorang yang paham akan struktur eksistensi dirinya sendiri. Otentisitas, diri otentik – mengarahkan manusia untuk mengambil tanggung jawab atas diri dan hidupnya sendiri, sehingga untuk itu dia harus memilih identitas dirinya sendiri. Lingkungan, mulai dari masyarakat, keluarga, sekolah atau lainnya, sering memaksakan sebuah ”identitas” bagi diri kita. Akibatnya, kita sering mengikuti apa yang diiminta lingkungan dari diri kita. Itu sebabnya kita tidak bisa menjadi pribadi yang otentik.

Diri ideal, diri otentik – bukanlah ”diri yang diharuskan” – dan diri ideal atau diri otentik inilah yang selama ini menjadi kekuatan utama seorang Jokowi. Ketika ia menjadi demikian tegas, kuat, dan berani melakukan berbagai manuver dan keputusan kepemimpinan untuk ”kepentingan rakyat dan bangsa” – dari menenggelamkan kapal pencuri ikan, mendatangi Prabowo sesaat setelah terpilih, makan siang dengan para penentangnya, menceburkan diri di tengah sawah dan bencana – itu semua refleksi dari diri ideal atau otentiknya. Namun soal pencalonan Budi Gunawan dan susah serta lambannya ia  mengambil keputusan atas berbagai ekses yang terjadi adalah refleksi dari ”diri yang diharuskan” (bukan diri ideal / otentiknya).

Kita telah mencemplungkan Jokowi ke kolam kepemimpinan bangsa, tugas kita sekarang adalah menyaksikan, mendukung, menyemangati – ketika ia megap-megap dan hampir kelelep – agar ia bisa segera ”berenang” (memimpin) dengan baik negeri ini. Dan Jokowi sendiri, harus konsisten terus memimpin berlandaskan diri ideal / otentiknya – apapun resiko yang dihadapinya dalam kolam kepemimpinan.