MERINDUKAN PEMIMPIN ESENSIAL

November 25, 2017 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas 25 November 2017

Oleh: Herry Tjahjono
Corporate Culture Therapist

Secara kontekstual ada dua tipe pemimpin yang menarik untuk dikaji dalam kaitan praksis kepemimpinan sehari-hari di negeri ini : yang pertama adalah ‘pemimpin esensial’ dan kedua, ‘pemimpin sensasional’. Kedua tipe pemimpin ini berhubungan dengan orientasi kehidupan manusia secara umum. Kehidupan itu secara sederhana terdiri dari dua elemen, yakni : esensi dan sensasi, isi dan bungkus, inti dan perifer, sejati dan konsekuensi logis.

Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas atau orientasi kehidupan manusia sesungguhnya bagaimana terus berjuang untuk menjadi esensi, isi, inti atau sejati – bukan sebaliknya. Seperti halnya sungai yang selalu mengalir dari hulu ke hilir, bukan sebaliknya. Jadi tujuan hidup manusia sesungguhnya terus menerus berjuang menjadi “manusia esensi, manusia isi, manusia inti, manusia sejati”. Jika hal ini dilakukan, maka sensasi, bungkus, perifer, atau konsekuensi logis akan hadir dengan sendirinya dalam hidupnya. Demikian juga halnya dengan hakekat kepemimpinan.

Namun dalam praktek kehidupan (dan kepemimpinan modern) – khususnya di negeri kita – prinsip kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logis kehidupan. Seorang pelajar misalnya – seharusnya dia lebih dulu berjuang untuk menjadi “pelajar esensial, pelajar berisi, pelajar inti atau pelajar sejati” (bukan hanya cerdas otak, tapi juga karakter, kepribadian bahkan spiritual). Sebab jika ia sudah menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati, maka konsekuensi logis akan datang sendirinya – seperti misalnya nilai, peringkat yang baik, atau bahkan juara. Menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati otomatis menjadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Demikian pula halnya dengan hakekat sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin seyogyanya bertugas atau berorientasi menjadi pemimpin esensial (sejati) lebih dulu, bukan sebaliknya pemimpin yang berorientasi mengejar konsekuensi logisnya. Panggung kepemimpinan nasional kita sangat jauh dari prinsip menjadi ”pemimpin esensi(al), pemimpin inti atau pemimpin sejati.”

Kebanyakan pemimpin itu cenderung atau bahkan membabi-buta lebih dulu mengejar sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logisnya, yaitu : kekuasaan. Pemimpin tipe inilah yang disebut pemimpin sensasional. Berbagai sensasi kepemimpinan dibuatnya tanpa menoleh pada esensi kepemimpinannya. Sensasi kepemimpinan itu tak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau pengikutnya.

Padahal jika bercermin dari Victor Frankl, bahwasanya kekuasaan itu hanyalah konsekuensi logis dari upaya seseorang menjadi untuk ”pemimpin esensial”. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin esensial. Jika seseorang sudah mampu menjadi pemimpin esensial (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat) – maka kekuasaan beserta segenap kenikmatan hidup akan datang dengan sendirinya. Tapi yang terjadi adalah sebongkah napsu dan pertanyaan : ” Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu ?” Itu sebabnya kita berlimpah dengan pemimpin sensasional dibanding pemimpin esensial / sejati. Padahal seperti halnya pelajar esensial / sejati yang otomatis menjadi pelajar bermakna / bermanfaat, demikian juga pemimpin esensial / sejati juga otomatis menjadi pemimpin yang bermakna atau bermanfaat – baik bagi pengikutnya langsung maupun bagi rakyat.

Ada beberapa elemen kepemimpinan yang berbeda antar kedua tipe pemimpin, sehingga nantinya akan memberikan implikasi kepemimpinan yang berlainan pula. Pertama, pemimpin esensial biasanya bekerja, berinteraksi dan memimpin berlandaskan asas transformasional dengan para pengikut (rakyat). Dengan asas tranformasional, nyaris sebagian besar aksi kepemimpinannya diarahkan agar rakyat mengalami transformasi (perubahan) kehidupan yang lebih baik. Dia nyaris tak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, berani menghadapi berbagai resiko, dan kepemimpinan baginya adalah sebuah amanah – bahkan panggilan hidup.

Sedangkan pemimpin sensasional biasanya bekerja, berinteraksi dan memimpin berlandaskan asas transaksional dengan pengikut atau rakyatnya. Dan asas transaksional itu lebih dulu ditujukan untuk berbagai ”transaksi” yang menguntungkan dirinya, bukan rakyat. Jika itu terpenuhi, baru keuntungan rakyat dipikirkan. Dia cenderung mendahulukan dan menempatkan kepentingan dirinya di atas rakyatnya, menghindari resiko dengan cara melemparkan berbagai tanggungjawab ke pada pihak lain (termasuk pada pemimpin terdahulu), dan kepemimpinan baginya adalah sebuah fasilitas – bukan panggilan hidup atau amanah.

Dia cenderung berorientasi pada konsekuensi logis kepemimpinan, yaitu kekuasaan beserta segenap kemudahan dan kenikmatannya. Dan celakanya, pentas kepemimpinan nasional di negeri ini lebih banyak dimainkan oleh para pemimpin sensasional – di segenap dimensi : eksekutif, legislatif, yudikatif – yang oportunis menempatkan syahwatnya di atas kepentingan rakyat. Jangan pernah heran jika para pemimpin koruptor bergentayangan di segenap dimensi, termasuk salah satunya ketua lembaga legislatif yang menggegerkan. Agak jauh sebelumnya adalah ketua salah satu lembaga yudikatif. Banyak sekali jika mau dirinci. Mereka semua adalah para pemimpin sensasional yang lebih dulu mengejar konsekuensi logis : kekuasaan beserta segenap kenikmatannya.

Perbedaan elemen kepemimpinan di atas memberikan implikasi kepemimpinan yang berbeda pula. Melalui hubungan transformasionalnya, pemimpin esensial akan mendapatkan kesetiaan (loyalty) dari pada pengikut atau rakyat yang dipimpinnya. Dan kesetiaan akan melahirkan rasa segan kepada sang pemimpin. Sementara pemimpin sensasional dengan hubungan transaksionalnya akan menerima kepatuhan (obedience) dari pengikut atau rakyatnya. Dan kepatuhan itu lebih dilandasi oleh rasa takut.

Ada ilustrasi praktikal yang menarik terkait uraian tentang elemen kepemimpinan di atas. Pemimpin esensial yang memiliki kesetiaan dan rasa segan dari rakyat atau pengikutnya relatif tak memerlukan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Artinya, meskipun sang pemimpin tak hadir secara fisik – namun pengikut akan tetap menjalankan semua instruksi atau kebijakan kepemimpinan sang pemimpin. Bahkan pada titik ekstrim, ketika sang pemimpin telah berlalu (meninggal sekalipun) – kepemimpinannya tetap hadir, dikenang dan dijalankan oleh para pengikutnya. Kepemimpinan seorang pemimpin esensial akan berlangsung lebih panjang dibanding umur sang pemimpin sendiri. Beberapa contoh berikut adalah sebagian kecil tipe pemimpin esensial : Nelson Mandela, Soekarno atau dalam skala lebih terbatas adalah Basuki Tjahaja Purnama – mantan gubernur DKI Jakarta.

Sementara pemimpin sensasional yang mengandalkan kepatuhan serta rasa takut dari pengikutnya, relatif membutuhkan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Sebab ketika sang pemimpin tak hadir secara fisik, pengikut akan cenderung tak menjalankan instruksi atau kebijakan sang pemimpin. Tanpa sosok sang pemimpin, para pengikut tak takut lagi. Istilahnya, kucing tak ada – tikus berlarian berpesta pora. Ketika pemimpin berbalik, pengikut akan mencibirkan bibirnya di belakang punggungnya.

Kepemimpinan nasional kita lebih banyak dihuni oleh para pemimpin sensasional, dan hal itu cukup menyulitkan Presiden Jokowi yang bertipe pemimpin esensial. Namun berbagai peneladanan kepemimpinan esensial yang dipertontonkannya selama ini cukup memberikan harapan, ibarat seteguk air di tengah hamparan padang gurun kepemimpinan sensasional di negeri yang kita cintai ini.
***

MERINDUKAN KEHADIRAN NEGARA

October 25, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

 

Sudah hampir dua tahun masa kekuasaan Presiden Jokowi. Prioritas pertama dari Nawacita yang ditekankan oleh presiden adalah : “ Kami akan kembali menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa.”

Namun sesuai catatan Tajuk Rencana Kompas (13 September 2016) – kehadiran Negara itu belum terasa ketika di mana-mana “kepalsuan” merajalela : obat palsu, vaksin palsu, kartu BPJS palsu, makam fiktif, doktor palsu, CPNS palsu, pupuk palsu, dokumen e-KTP palsu. Masih banyak kepalsuan lainnya yang menunjukkan ketidakhadiran Negara untuk mengatur tata kelola tersebut. Memang secara historis, fenomena kepalsuan itu pernah terjadi sebelumnya – yang berdasarkan catatan Kompas : 23 Mei 1969 “Pabrik Obat Palsu di KramatDiigerebek”, 7 Juni 1966 : “Ijazah IKIP Palsu Beredar”, 9 Maret 1971 : “Ijazah Palsu”, 25 Februari 1971 :”326 Ton Pupuk Dipalsu.”

Meski fenomena kepalsuan itu pernah, tetap dan selalu hadir – namun sekali lagi – itikad dan tekad Presiden Jokowi untuk “menghadirkan Negara” yang belum sepenuhnya terasa tidak bisa di-‘excuse’ begitu saja. Apalagi masih berceceran kasus-kasus lain yang memprihatinkan seperti intoleransi serta perongrongan terhadap Pancasila.

Pada aspek lain memang ada kehadiran Negara di era Jokowi (JK) yang terasa, yakni soal infrastruktur yang mengalami kemajuan. Namun secara prinsip, janji kampanye Jokowi (JK) masih jauh dari harapan. Rasa tak aman masih menyeruak di mana-mana.

Jokowi, sebagai seorang pribadi yang “kebetulan” jadi pemimpin tertinggi di republik ini – layak untuk didukung. Namun hal ini menuntut konsekuensi yang berat dari seorang Jokowi – untuk mengerahkan segenap kemampuan, waktu dan fokusnya agar bisa lebih cepat “menghadirkan Negara” bagi rakyat sesuai uraian di atas.

Jika tidak, Jokowi akan kehilangan integritas (satunya kata dan perbuatan, satunya janji kampanye dan realiasinya) sebagai pemimpin yang diharapkan. Ekses dari hilangnya integritas seorang pemimpin adalah hilangnya ‘trust’ (kepercayaan). Dan tanpa ‘trust’, legitimasi Jokowi akan tergerus habis. ‘Fokus’, dan fokus – seperti juga kata Daniel Goleman – akan menentukan sukses Jokowi.

Jangan terjadi seperti yang disinyalir Tajuk Rencana Kompas tersebut – Jokowi terpengaruh manuver Golkar yang menyatakan dukungannya untuk Pemilu 2019 – sehingga fokus Jokowi lebih kepada “perebutan kekuasaan” yang akan datang dibanding “menghadirkan Negara” bagi rakyatnya saat ini. Jika ini yang terjadi, maka Jokowi tak lebih dari seorang politisi dibanding seorang negarawan.

Ketika kubutuhkan, negara sering tak hadir.