PEMIMPIN BUKAN AGEN DAN PEMANDU SORAK

September 18, 2018 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas, 17 September 2018
Oleh: Herry Tjahjono

Tahun 2019 di depan mata, sebuah tahun yang ditunggu dengan harap-harap cemas oleh bangsa ini. Pileg dan Pilpres menanti di sana. Perhelatan akbar itu kembali memberi kita kesempatan untuk menemukan pemimpin-pemimpin terbaik. Dan titik krusial pemilu jarang disadari oleh rakyat, bahwa pada momen itu rakyat hendak menitipkan kuasanya. Namun pengalaman sejak era reformasi sampai hari ini : kita semua lebih sering meleset dalam menitipkan kuasa pada dimensi kepemimpinan lembaga tertentu.

Ada dua prinsip utama kepemimpinan (leadership) dalam kaitannya dengan perhelatan akbar tahun 2019 :

ILUSTRASI: CHEER GROUP

Pertama – Leadership is not dealership. Dealership (keagenan), secara konstekstual ternyata memang berhubungan dengan leadership. Namun ini bukan cuma soal otak-atik kata leader menjadi dealer. Secara substansial memang bisa dianalisa : pemimpin yang tak mau dan tak mampu menunjukkan tipikal (dan kualitas) leadershipnya – maka ia hanya akan menjadi pemimpin dengan tipikal (dan kualitas) dealership. Berikut akan diuraikan tentang dealership terkait kepemimpinan, sehingga kita bisa melihat dengan jelas, bahwa selama ini kita hanya dipimpin oleh sebagian pemimpin tipikal dealership (keagenan) yang menyedihkan.

Arti harfiah menurut kamus, dealership is an authorized seller – seseorang atau badan yang mendapatkan otorisasi untuk mendistribusikan atau menjual barang / jasa di daerah tertentu. Dan jika kita perhatikan – pengertian “dagang atau bisnis” itulah yang terjadi pada para pemimpin bangsa selama ini. Mereka menerima otorisasi kekuasaan dari rakyat pemilihnya dan mereka menjual-belikan kekuasaan itu seenaknya. Dealership para pemimpin itu mengejahwantah dalam beberapa gejala kekuasaan berikut :
1) Mereka bekerja dengan prinsip transaksional ! Semuanya dijalankan berdasarkan transaksi-transaksi tertentu yang tujuannya jelas : taking advantage, mencari keuntungan bagi diri sendiri – bukannya giving advantage sebagai prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip kerja ini bahkan memlesetkan makna hidup (meaning of life) : bahwa kehidupan, pekerjaan, mandat justru harus bisa memberikan “makna” (manfaat) bagi dirinya selaku pemimpin, padahal seharusnya merekalah yang memberikan makna pada kehidupan. Itu sebabnya para pemimpin tipe keagenan ini tak lebih dari parasit kehidupan. Berbagai kasus korupsi para pemimpin, penyelewengan kekuasaan, ketidakmampuan dalam memimpin, adalah refleksi dari para pemimpin dealership yang orientasi kepemimpinannya hanya pada kepentingan diri sendiri.

2) Pemimpin tipe keagenan tak punya keikhlasan, mereka penuh kepalsuan ! Mengadaptasi pemikiran Prof. Dr. H. Imam Suprayogo – mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang – dalam pemaparannya (Beberapa Prinsip Dasar Kepemimpinan) : bahwa pemimpin yang menjalankan peran sebagai broker (baca : dealer), hanya dipenuhi oleh kepalsuan. Dan dengan gamblang kita bisa menatap dan sekaligus merasakan, demikian banyak pemimpin berhati palsu yang hanya bisa berkoar-koar, cari muka, penuh janji tak berdasar, omong doang, pencitraan, populis, provokatif – di berbagai pemberitaan – baik media cetak, televisi maupun media sosial.

Kedua – Leader is not cheerleader. Pemimpin tipe pemandu sorak ini tidak menjalankan tugas-tugas pokok kepemimpinan, seperti memberi arah, menggerakkan, mengawasi, memotivasi demi mencapai tujuan bersama (esensial) – melainkan fokus pada menciptakan suasana ramai dan hingar-bingar bersama dalam organisasi yang dipimpinannya (sensasional).

Ada dua ciri menonjol pemimpin tipe pemandu sorak :
1) Mengadaptasi pakar kepemimpinan Harvey Schachter ; seorang pemimpin terutama harus memberikan hasil, tapi pemimpin tipe pemandu sorak lebih menjaga ego (status, jabatan) dalam prioritas kepemimpinan mereka. Pemimpin pemandu sorak akan cenderung mendukung siapapun yang bisa ikut melindungi ego (status, jabatan) mereka daripada mendukung orang-orang yang punya kontribusi terhadap hasil. Maka jangan heran dengan oknum anggota dewan, misalnya – yang suka berteriak kencang dan miring membela sekelompok orang yang dianggap bisa melindungi ego mereka secara massal. Ini bukan soal esensial, melainkan sensasional. Mereka tak peduli jika tak menghasilkan apapun selama jadi pemimpin.

2) Pemimpin tipe pemandu sorak lebih suka mengambil keputusan yang mengedepankan harmoni meski tak esensial, karena mereka cenderung menghindari konflik dan ketidaksetujuan. Mereka tidak peduli jika keputusan tak esensial itu sama sekali tidak produktif, selama harmoni bisa dijaga. Itu sebabnya keberanian pemimpin tertinggi bangsa ini untuk mengambil beberapa keputusan tak populis dan beresiko tinggi namun produktif – perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari rakyat. Di jaman ini, di negeri ini, lebih banyak pemimpin tipe pemandu sorak berkeliaran di segenap dimensi organisasi bangsa.
Menjelang tahun 2019 ini – terkait dengan konteks tulisan ini – betapa perlunya kita sebagai rakyat pemilih bekerja ekstra keras untuk menyeleksi para calon pemimpin (baik legislatif maupun eksekutif) yang setidaknya memiliki rekam jejak sebagai berikut :

Pertama, pemimpin dengan kepemimpinan berlandaskan giving principle : mereka yang bersedia memberi lebih dulu, bukan mengambil lebih dulu. Ini tak melulu berkaitan dengan materi, uang – namun juga etos kerja. Carilah pemimpin yang mendahulukan pekerjaan mereka daripada status dan imbalan, yang punya rekam jejak mau bekerja dengan ikhlas, bekerja keras meski tak diawasi, atau tak terlalu berhitung dalam bekerja.

Kedua, pemimpin yang tak punya jiwa “agen” – sehingga mereka bersedia memaknai kekuasaan yang dipercayakan sebagai amanah. Sebagai amanah, mereka akan memimpin dengan prinsip transendental. Mereka bukan memimpin “hanya” untuk kemaslahatan bangsa, rakyat dan Negara – melainkan demi memuliakan Tuhan. Dan semua kemaslahatan yang terjadi sebagai output tak lebih dari konsekuensi logis dari upaya kepemimpinannya memuliakan Tuhan. Kekuasaan, bagi mereka hanyalah sarana untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhannya – bukannya diri sendiri, kelompok atau partai. Jika mereka mau memuliakan Tuhan, akan lebih mudah mereka memuliakan rakyatnya.

Ketiga, carilah pemimpin yang siap dihujat demi kebenaran. Bukan pemimpin yang mencari harmoni dan popularitas demi melindungi kursi jabatan, status atau harta yang mereka kumpulkan. Dalam kriteria ini sudah terkandung prinsip integritas yang sangat diperlukan dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa integritas, seorang pemimpin tak akan mau mengejar kebenaran dalam memimpin. Integritas adalah satunya kata dan laku.

Perhelatan akbar itu sudah di depan mata, tentu tak mudah mendeteksi dan memilih para pemimpin sesuai uraian ini. Namun setidaknya – uraian ini diharapkan bisa memberikan bekal agar kita tidak memilih seadanya, minimalis, atau sekadar memenuhi hak konstitusional. Pada jari kita ada kewajiban konstitusional : untuk memilih dengan penuh tanggungjawab sebagai WNI yang dewasa dan mengedepankan kepentingan bangsa ini secara utuh. Mencari para pemimpin bangsa yang bukan agen dan pemandu sorak.

***

Herry Tjahjono
CEO EMJI Group

MERINDUKAN PEMIMPIN ESENSIAL

November 25, 2017 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Kompas 25 November 2017

Oleh: Herry Tjahjono
Corporate Culture Therapist

Secara kontekstual ada dua tipe pemimpin yang menarik untuk dikaji dalam kaitan praksis kepemimpinan sehari-hari di negeri ini : yang pertama adalah ‘pemimpin esensial’ dan kedua, ‘pemimpin sensasional’. Kedua tipe pemimpin ini berhubungan dengan orientasi kehidupan manusia secara umum. Kehidupan itu secara sederhana terdiri dari dua elemen, yakni : esensi dan sensasi, isi dan bungkus, inti dan perifer, sejati dan konsekuensi logis.

Kedua elemen itu melahirkan sebuah prinsip bahwa tugas atau orientasi kehidupan manusia sesungguhnya bagaimana terus berjuang untuk menjadi esensi, isi, inti atau sejati – bukan sebaliknya. Seperti halnya sungai yang selalu mengalir dari hulu ke hilir, bukan sebaliknya. Jadi tujuan hidup manusia sesungguhnya terus menerus berjuang menjadi “manusia esensi, manusia isi, manusia inti, manusia sejati”. Jika hal ini dilakukan, maka sensasi, bungkus, perifer, atau konsekuensi logis akan hadir dengan sendirinya dalam hidupnya. Demikian juga halnya dengan hakekat kepemimpinan.

Namun dalam praktek kehidupan (dan kepemimpinan modern) – khususnya di negeri kita – prinsip kehidupan di atas justru telah diputarbalikkan. Manusia sekarang lebih suka mengejar dulu sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logis kehidupan. Seorang pelajar misalnya – seharusnya dia lebih dulu berjuang untuk menjadi “pelajar esensial, pelajar berisi, pelajar inti atau pelajar sejati” (bukan hanya cerdas otak, tapi juga karakter, kepribadian bahkan spiritual). Sebab jika ia sudah menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati, maka konsekuensi logis akan datang sendirinya – seperti misalnya nilai, peringkat yang baik, atau bahkan juara. Menjadi pelajar esensial atau pelajar sejati otomatis menjadi pelajar bermanfaat, pelajar bermakna.

Demikian pula halnya dengan hakekat sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin seyogyanya bertugas atau berorientasi menjadi pemimpin esensial (sejati) lebih dulu, bukan sebaliknya pemimpin yang berorientasi mengejar konsekuensi logisnya. Panggung kepemimpinan nasional kita sangat jauh dari prinsip menjadi ”pemimpin esensi(al), pemimpin inti atau pemimpin sejati.”

Kebanyakan pemimpin itu cenderung atau bahkan membabi-buta lebih dulu mengejar sensasi, bungkus, perifer atau konsekuensi logisnya, yaitu : kekuasaan. Pemimpin tipe inilah yang disebut pemimpin sensasional. Berbagai sensasi kepemimpinan dibuatnya tanpa menoleh pada esensi kepemimpinannya. Sensasi kepemimpinan itu tak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat atau pengikutnya.

Padahal jika bercermin dari Victor Frankl, bahwasanya kekuasaan itu hanyalah konsekuensi logis dari upaya seseorang menjadi untuk ”pemimpin esensial”. Kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana untuk menjadi pemimpin esensial. Jika seseorang sudah mampu menjadi pemimpin esensial (yang bernuansakan nilai-nilai dan kepentingan kemanusiaan, bangsa, umat manusia, rakyat) – maka kekuasaan beserta segenap kenikmatan hidup akan datang dengan sendirinya. Tapi yang terjadi adalah sebongkah napsu dan pertanyaan : ” Apa kenikmatan kekuasaan yang bisa didapat bagi diri sendiri dulu ?” Itu sebabnya kita berlimpah dengan pemimpin sensasional dibanding pemimpin esensial / sejati. Padahal seperti halnya pelajar esensial / sejati yang otomatis menjadi pelajar bermakna / bermanfaat, demikian juga pemimpin esensial / sejati juga otomatis menjadi pemimpin yang bermakna atau bermanfaat – baik bagi pengikutnya langsung maupun bagi rakyat.

Ada beberapa elemen kepemimpinan yang berbeda antar kedua tipe pemimpin, sehingga nantinya akan memberikan implikasi kepemimpinan yang berlainan pula. Pertama, pemimpin esensial biasanya bekerja, berinteraksi dan memimpin berlandaskan asas transformasional dengan para pengikut (rakyat). Dengan asas tranformasional, nyaris sebagian besar aksi kepemimpinannya diarahkan agar rakyat mengalami transformasi (perubahan) kehidupan yang lebih baik. Dia nyaris tak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, berani menghadapi berbagai resiko, dan kepemimpinan baginya adalah sebuah amanah – bahkan panggilan hidup.

Sedangkan pemimpin sensasional biasanya bekerja, berinteraksi dan memimpin berlandaskan asas transaksional dengan pengikut atau rakyatnya. Dan asas transaksional itu lebih dulu ditujukan untuk berbagai ”transaksi” yang menguntungkan dirinya, bukan rakyat. Jika itu terpenuhi, baru keuntungan rakyat dipikirkan. Dia cenderung mendahulukan dan menempatkan kepentingan dirinya di atas rakyatnya, menghindari resiko dengan cara melemparkan berbagai tanggungjawab ke pada pihak lain (termasuk pada pemimpin terdahulu), dan kepemimpinan baginya adalah sebuah fasilitas – bukan panggilan hidup atau amanah.

Dia cenderung berorientasi pada konsekuensi logis kepemimpinan, yaitu kekuasaan beserta segenap kemudahan dan kenikmatannya. Dan celakanya, pentas kepemimpinan nasional di negeri ini lebih banyak dimainkan oleh para pemimpin sensasional – di segenap dimensi : eksekutif, legislatif, yudikatif – yang oportunis menempatkan syahwatnya di atas kepentingan rakyat. Jangan pernah heran jika para pemimpin koruptor bergentayangan di segenap dimensi, termasuk salah satunya ketua lembaga legislatif yang menggegerkan. Agak jauh sebelumnya adalah ketua salah satu lembaga yudikatif. Banyak sekali jika mau dirinci. Mereka semua adalah para pemimpin sensasional yang lebih dulu mengejar konsekuensi logis : kekuasaan beserta segenap kenikmatannya.

Perbedaan elemen kepemimpinan di atas memberikan implikasi kepemimpinan yang berbeda pula. Melalui hubungan transformasionalnya, pemimpin esensial akan mendapatkan kesetiaan (loyalty) dari pada pengikut atau rakyat yang dipimpinnya. Dan kesetiaan akan melahirkan rasa segan kepada sang pemimpin. Sementara pemimpin sensasional dengan hubungan transaksionalnya akan menerima kepatuhan (obedience) dari pengikut atau rakyatnya. Dan kepatuhan itu lebih dilandasi oleh rasa takut.

Ada ilustrasi praktikal yang menarik terkait uraian tentang elemen kepemimpinan di atas. Pemimpin esensial yang memiliki kesetiaan dan rasa segan dari rakyat atau pengikutnya relatif tak memerlukan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Artinya, meskipun sang pemimpin tak hadir secara fisik – namun pengikut akan tetap menjalankan semua instruksi atau kebijakan kepemimpinan sang pemimpin. Bahkan pada titik ekstrim, ketika sang pemimpin telah berlalu (meninggal sekalipun) – kepemimpinannya tetap hadir, dikenang dan dijalankan oleh para pengikutnya. Kepemimpinan seorang pemimpin esensial akan berlangsung lebih panjang dibanding umur sang pemimpin sendiri. Beberapa contoh berikut adalah sebagian kecil tipe pemimpin esensial : Nelson Mandela, Soekarno atau dalam skala lebih terbatas adalah Basuki Tjahaja Purnama – mantan gubernur DKI Jakarta.

Sementara pemimpin sensasional yang mengandalkan kepatuhan serta rasa takut dari pengikutnya, relatif membutuhkan kehadiran fisikal dari sang pemimpin. Sebab ketika sang pemimpin tak hadir secara fisik, pengikut akan cenderung tak menjalankan instruksi atau kebijakan sang pemimpin. Tanpa sosok sang pemimpin, para pengikut tak takut lagi. Istilahnya, kucing tak ada – tikus berlarian berpesta pora. Ketika pemimpin berbalik, pengikut akan mencibirkan bibirnya di belakang punggungnya.

Kepemimpinan nasional kita lebih banyak dihuni oleh para pemimpin sensasional, dan hal itu cukup menyulitkan Presiden Jokowi yang bertipe pemimpin esensial. Namun berbagai peneladanan kepemimpinan esensial yang dipertontonkannya selama ini cukup memberikan harapan, ibarat seteguk air di tengah hamparan padang gurun kepemimpinan sensasional di negeri yang kita cintai ini.
***

Pemimpin seperti ini masih kalian aniaya ?

May 16, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Jika kalian memilih hanya dengan prinsip ‘asal bukan ahok’ – kalian akan kehilangan semua kemuliaan pemimpin : ketulusan, kebaikan, kepedulian, belas kasih dan iba, serta uluran tangan. Lalu kalian akan mengganti semua sifat kemuliaan itu hanya untuk mendapatkan satu sifat pemimpin yang lain : kemunafikan.

#gbr : fb-indojadul

PEMIMPIN BESER

January 30, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Pemimpin yang ‘besar’ itu melahirkan pemimpin baru. Setidaknya dia mendukung pemimpin baru agar lebih besar darinya. Jika menghambat, agar pemimpin baru gagal atau lebih kecil darinya – itu namanya pemimpin ‘beser’. Beser itu dikit-dikit kencing, biasanya karena stress.

Kalau pemimpin besar itu tak banyak bicara, karena tanpa bicarapun orang tahu kebesarannya.

Kalau pemimpin beser itu banyak bicara, karena dia ingin menutupi kekecilannya.
Abis bicara dia buru-buru kencing lagi…

pemimpin yang paling banyak diserang panah fitnah

January 19, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Secara umum, mari kita urutkan beberapa pemimpin yang paling banyak diserang panah fitnah. Jokowi, Ahok, Dedy…..

Imam Syafei benar. Jika mau jujur – ketiganya (tentu masih ada pemimpin lainnya namun belum akrab di telinga kita) adalah para pemimpin yang berdarah-darah dan menyediakan hidupnya demi kebenaran.

Jadi kita tak salah memilih mereka jadi pemimpin.

Pemimpin hebat

January 18, 2017 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Majalah Bloomberg baru saja menobatkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin terbaik se Asia-Australia. Sontak, sang mantan bereaksi melalui cuitannya : Tahun Ini Indonesia Diuji – seolah hendak menafikan prestasi penerusnya yang diakui Bloomberg.

Ada dua pesan penting terkait uraian di atas :
1. Mana lebih valid dan obyektif – penilaian Bloomberg atau cuitan pendapat sang mantan ?

2. Pemimpin hebat itu adalah mereka yang mampu melahirkan penerus lebih hebat serta terus mendorongnya agar semakin lebih hebat darinya. Jadi kalau malah mengerdilkan penerusnya, itu bukan pemimpin hebat – tapi kebalikannya….(terserah anda mau menyebutnya pemimpin apa…).

pemimpin muda

October 25, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Pertanyaan saya sederhana : ” Memangnya ada orang Indonesia asli di bumi pertiwi atau nusantara ini ? ”

(Usulan ini sangat naif untuk ukuran pemimpin muda ‘secerdas” Romahurmuziy).

http://nasional.kompas.com/…/ppp.usul.amandemen.uud.1945.ke….

PEMIMPIN YANG BENAR

October 25, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

 

Secara kontekstual, terkait kondisi kepemimpinan di negeri kita dewasa ini – ada dua jenis pemimpin yang menarik untuk dicermati. Pertama, pemimpin yang baik – yaitu pemimpin yang cenderung mengikuti dan memenuhi kehendak serta kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Standar baik dan buruk dalam praktek kepemimpinannya dilandaskan pada pendapat orang banyak atau kebiasaan yang berlaku. Itu sebabnya secara psikologis ia disebut sebagai pemimpin baik oleh masyarakat atau pengikutnya, Kedua, pemimpin yang benar – yaitu pemimpin yang mengikuti prinsip-prinsip, baik berlandaskan kebenaran ajaran agama atau kebenaran universal. Standar baik dan buruk bahkan sering bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku atau pendapat orang banyak. Itu sebabnya pemimpin yang benar justru sering dianggap bukan pemimpin yang “baik” oleh pengikut atau masyarakatnya.

Secara tegas perlu disampaikan bahwa Indonesia lebih memerlukan pemimpin yang benar di segenap stratanya dibanding pemimpin yang baik. Tanpa pemimpin yang benar, Indonesia hanya akan semakin lama terjebak dalam kubangan lumpur budaya bangsa yang tidak sehat (toxic culture). Budaya korupsi, feodal, SARA, dan banyak lainnya yang sangat tidak sehat bagi bangsa yang dituntut kompetitif di era digital global ini. Tidak mudah menemukan pemimpin yang benar di negeri ini. Berikut ada beberapa aspek pemimpin benar yang wajib dimiliki oleh para pemimpin :

Pertama, pemimpin yang benar akan melandaskan kebenaran kepemimpinannya pada prinsip – bukan pada perasaan orang banyak. Sekali seorang pemimpin ingin menyenangkan banyak orang atau semua orang, maka saat itu juga ia sudah gagal menjadi pemimpin yang benar – sebab kebenaran (kepemimpinannya) ia titipkan pada perasaan orang banyak – bukan pada sebuah prinsip. Dalam salah satu kesempatan, Profesor Sadli pernah mengemukakan sebuah pameo : “ Jika tidak ada yang senang berarti engkau telah mengambil keputusan yang benar.” Sebuah pameo tandas yang merefleksikan salah satu ciri pemimpin benar.

Dalam praksis kepemimpinan, sebuah keputusan kepemimpinan yang berlandaskan kebenaran sering berbenturan dengan suara terbanyak, dengan kehendak orang banyak – sebab mengusik kesenangan dan kenyamanan mereka. Dan prinsip kebenaran memang sering tidak populer, melawan arus besar, melawan zona nyaman orang banyak. Jadi prinsip kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak atau harus menyenangkan orang banyak.

Kedua, pemimpin yang benar akan membentuk dan menentukan lingkungan melalui prinsip-prinsip yang melandasi kepemimpinan yang diyakininya. Sedangkan pemimpin yang baik justru ditentukan oleh lingkungan dalam menjalankan kepemimpinannya. Jadi pemimpin yang benar itu sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Presiden Jokowi : “ Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.” Kebiasaan, dalam konteks ini adalah kebiasaan yang buruk, negatif, kontraproduktif, dan seterusnya yang disebut budaya bangsa yang tak sehat – namun memberikan kenyamanan bagi orang banyak dan karenanya cenderung ingin dipertahankan.

Sekadar sebuah contoh sederhana, menggusur warga yang puluhan tahun hidup di bantaran kali tentu mengusik kenyamanan dan kebiasaan. Pemimpin yang selama ini membiarkannya tentu akan disebut pemimpin baik oleh masyarakat. Sedangkan pemimpin yang menggusurnya – meski menyediakan tempat tinggal pengganti – disebut pemimpin jahat. Tapi sesungguhnya “pemimpin jahat” inilah yang disebut pemimpin yang benar.

Dampak positif dari era reformasi adalah terbukanya kesempatan untuk melahirkan potensi kepemimpinan yang benar. Namun tentu saja lahirnya para pemimpin benar itu juga melahirkan hiruk-pikuk tentangan yang kuat, mengingat budaya tidak sehat yang sekian lama menghegemoni bangsa ini. Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Dedi Mulyadi – sekadar menyebutkan beberapa contoh pemimpin benar yang kehadirannya sering menimbulkan hiruk-pikuk.

Di level kepemimpinan nasional, sesungguhnya salah satu makna hakiki revolusi mental yang digulirkan Presiden Jokowi adalah proses transformasi para pemimpin (nasional maupun daerah) : dari pemimpin baik menuju pemimpin benar. Mereka tidak boleh lagi hanya menjadi pemimpin baik yang melestarikan budaya tak sehat organisasi atau masyarakat, memelihara status quo dan zona nyaman.

Akhir kata perlu diyakinkan pada para pemimpin negeri ini di berbagai dimensi dan stratanya – menjadi pemimpin benar itu pada ujungnya akan memberikan kemuliaan sebagai pemimpin. Seperti pernah diungkapkan dengan bijak oleh George H. Lorimer : ” Di balik setiap kehidupan yang mulia terselip prinsip-prinsip yang membentuknya.” Kalimat itu bisa berbunyi : di balik setiap kepemimpinan yang mulia terselip prinsip-prinsip yang membentuknya. Jadi mulailah menyandarkan kepemimpinan anda pada prinsip-prinsip (kebenaran) – bukan lagi pada perasaan orang banyak, kebiasaan-kebiasaan tak sehat, kenyamanan-kenyamanan yang membius.
***

PEMIMPIN PEMALU

October 17, 2016 by  
Filed under CORETANKU DI KOMPAS

Oleh : Herry Tjahjono,
Terapis Budaya Perusahaan, Jakarta.

Kompas, 17 Oktober 2016

Malu, adalah salah satu bentuk emosi manusia yang punya arti beragam. Malu bisa berhubungan dengan emosi, perasaan pada diri manusia akibat sebuah perilaku yang dilakukan sebelumnya – namun ingin ditutupinya. Penyandang rasa malu secara alamiah cenderung ingin menyembunyikan dirinya dari orang lain dan sekitarnya, sebab merasa tak nyaman jika perbuatannya diketahui orang lain (Wikipedia).

Beberapa penulis seperti Michael Lewis (Shame : Exposed Self, 1995) dan Stephen Pattison (Shame : Theory, Therapy, Theology, 2000) secara relatif menjelaskan soal malu dalam kaitannya dengan perasaan yang dialami Hawa seusai melanggar perintah Tuhan untuk tak memakan buah kuldi di taman Eden. Buah kuldi sebagai buah tentang pengetahuan baik dan jahat. Kisah itu juga akhirnya menuturkan tentang rasa malu Hawa tatkala sadar dirinya telanjang seusai melakukan perbuatan dosa – yaitu melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah kuldi.
Namun sesuai konteks hidup keseharian – rasa malu, meski bersifat sebagai emosi – sesungguhnya berhubungan dengan apa yang disebut sebagai kompetensi. Singkat kata, kompetensi malu ini sesungguhnya salah satu kompetensi lunak (soft competency) yang paling diperlukan manusia – khususnya para pemimpin. Dalam kaitannya dengan kompetensi malu, sesuai konteks tulisan ini – ada tiga golongan pemimpin :
Pertama, pemimpin yang “tidak punya malu”. Pemimpin seperti ini memiliki pengetahuan tentang malu akan sesuatu hal, namun ia tak peduli – dan tetap melakukan hal yang memalukan itu. Berbeda dengan Hawa – yang menjadi sadar dan merasa malu – lalu menutupi aurat dan tubuhnya. Pemimpin yang tidak punya malu, sadar dan paham bahwa “ketelanjangan”nya itu memalukan – namun ia tak peduli dan tetap saja memamerkan auratnya.
Pedoman moral pemimpin yang tak punya malu sudah rusak. Pemimpin yang tak punya malu, meski sudah tahu berbuat salah, melanggar, tak wajar – dan seterusnya – tetap tak peduli dan biasanya malah menantang balik siapa pun yang mengingatkannya atau mengkritiknya. Pemimpin tak punya malu juga memakai “asas manfaat” dalam menjalani hidup dan pekerjaannya. Tapi bukan dirinya yang memberikan manfaat bagi orang lain, hidup dan pekerjaan, melainkan sebaliknya – hidup, pekerjaan, orang lain lah yang wajib memberikan manfaat pada dirinya (oportunistik).
Bahasa kasarnya, pemimpin tak punya malu adalah benalu kehidupan. Pemimpin yang berteriak soal hukuman mati bagi koruptor, namun pada saat yang sama dia sendiri melakukan korupsi dengan menerima suap. Atau anggota dewan yang selalu berteriak membela rakyat namun terima suap untuk kasus yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat. Juga para kepala daerah serta koruptor lainnya yang yang cengengesan melambaikan tangan di TV. Beberapa contoh itu hanya sebagian kecil dari pemimpin yang tak punya malu. Mereka tidak kompeten dari aspek rasa malu.

Kedua, pemimpin yang “tidak tahu malu”. Orang semacam ini memang tidak punya pengetahuan akan sesuatu yang mesti dibuat malu. Maka ia tidak sadar bahwa yang (telah) dilakukannya itu sesungguhnya memalukan. Namun orang atau pemimpin semacam ini pedoman moralnya belum rusak, meski tidak berfungsi dengan baik. Mereka tidak memakai asas manfaat, melainkan “asas transaksional”. Bagi mereka yang penting adalah menjalankan pekerjaannya, terlepas hasil kerjanya itu bermanfaat atau tidak pada orang lain dan kehidupan.
Kita tentu masih ingat ketika pertama kali ada sebagian anggota dewan yang tak mengerti apa arti hak angket, hak interpelasi dan bahkan ada yang tak mengerti apa tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan. Tentu untuk kapasitas anggota dewan, hal-hal semacam itu memalukan – namun mereka tak punya pengetahuan dan pemahaman bahwa hal itu memalukan. Atau sebagian menteri yang tak tahu harus berbuat apa sebagai menteri sesuai bidangnya.

Ketiga, pemimpin yang “pemalu”. Pemimpin seperti ini sungguh paham, punya pengetahuan bahwa sesuatu hal memalukan. Selain pengetahuan, sekaligus pedoman moralnya seperti Hawa – yang sadar dan merasa malu telah melanggar perintah Tuhan, lalu menutup aurat dan terus menerus memperbaiki dirinya. Pedoman moralnya baik dan berfungsi. Pemimpin ini memakai “asas altruistik” dalam menjalankan kepemimpinannya.
Mereka lawan sempurna dari manusia tak punya malu. Pemimpin pemalu ambang batas (threshold) rasa malunya sangat rendah, sehingga ia dengan sangat mudah merasa malu, jengah, sungkan – jika tak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, pekerjaan, masyarakat, bangsanya. Bahkan ketika tidak beprestasi, mereka merasa malu. Karena itu pemimpin pemalu ini disebut manusia otentik. Ia unik, merasa malu jika tak bermanfaat. Namun sebaliknya, ia “tak malu” melakukan sesuatu yang tidak umum, aneh – misalnya marah-marah dengan hebat – demi sebuah kebenaran atua manfaat bagi rakyat, orang banyak. Walikota Surabaya yang tak malu untuk meluapkan kemarahannya yang hebat, mencak-mencak, ketika memergoki bawahannya tak beres mengelola e-KTP, adalah salah satu contohnya. Demikian pula Basuki Tjahaya Purnama yang sering tak malu dengan kemarahannya yang kasar, jika berhadapan dengan ketidakberesan.

Mereka juga bukan sekadar kerja demi melaksanakan kewajiban seperti halnya golongan manusia “tidak tahu malu” – tetapi mereka bekerja untuk mencari tujuan yang lebih tinggi (higher purpose). Karena itu kebutuhan hidup mereka yang tertinggi adalah memberikan makna bagi hidup dan kehidupan di sekitarnya.

Akhirnya perlu disampaikan, jika sebuah bangsa dipenuhi oleh golongan pemimpin “tidak punya malu” – celakalah bangsa itu. Jika dipenuhi oleh golongan pemimpin “tidak tahu malu”, biasanya bangsa itu hanya akan jadi bangsa yang moderate, biasa-biasa saja. Biasanya para pemimpin golongan tak punya malu dan tak tahu malu, akan pantang mundur meski gagal atau berbuat sesuatu yang memalukan. Hanya golongan pemimpin pemalu saja yang bersedia mundur secara dewasa dan sportif jika gagal atau melakukan sesuatu yang memalukan. Dan bangsa yang dipimpin oleh pemimpin pemalu, punya potensi terbesar untuk menjadi bangsa besar.

Kompetensi malu – nampaknya layak kita perhitungkan dalam melakukan berbagai proses pemilihan pemimpin bangsa ini – baik itu pilkada sesaat lagi, fit and proper test para pejabat, para pemimpin dimensi legislatif, yudikatif, pun para pemimpin eksekutif berbagai level sampai presiden sekali pun. Sebagai sebuah kompetensi kepemimpinan, malu bisa diukur. Mulai dari pengetahuan (knowledge) tentang konsep malu dalam kaitannya dengan kepemimpinan, lalu eksekusi atau pelaksanaannya sampai menjadi ketrampilan (skill) – dan akhirnya membentuk sikap (attitude) “malu” dalam sebuah kepemimpinan.

***

DSC_0861_1Herry Tjahjono
Terapis Budaya Perusahaan, Jakarta.

PEMIMPIN SEJATI

July 17, 2016 by  
Filed under POJOK HERRY TJAHJONO

Simbol pemimpin sebagai…’shoulder to cry on..’

Semoga seiring perjalanan waktu, Presiden RI sungguh berhasil menjalankan salah satu tugas terpentingnya : “menjadi bahu tempat bersandar segenap rakyat ketika kelelahan, menangis, atau membutuhkan kekuatan.”

Itulah pemimpin sejati.

Next Page »